WANHEARTNEWS.COM - Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus menggelinding. Sejumlah elemen masyarakat menanggapi isu tersebut. Kemarin (24/3), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jatim juga menggelar diskusi seputar penundaan Pemilu 2024.
Hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi online itu Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib. Pada kesempatan itu, pengasuh Ponpes Denanyar Jombang itu menyebut, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
’’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam, panggilan akrab KH Abdussalam Shohib.
Dia menegaskan, PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. ‘’Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi,” tegasnya.
Gus Salam menengarai, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Dia menegaskan, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.
Selain itu, pihaknya khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu. ‘’Jangan sampai kemudian orde ini dianggap sebagai order-orderan yang bisa diatur sesuai permintaan,” tambahnya.
Nah, di tengah polemik itulah, NU mesti hadir untuk menjaga aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. NU memiliki kewajiban untuk menunjukkan sikap tegas. ‘’Kita semuanya punya tanggung jawab untuk menjaga aturan yang sudah disepakati bersama,” tegas kiai muda itu.
Selain Gus Salam, hadir juga dalam diskusi tentang wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut adalah sejumlah akademisi dari perguruan tinggi dan perwakilan dari kalangan media.
Sumber: Jawapos
