WANHEARTNEWS.COM - Ekonom Senior Rizal Ramli mengkritik respon Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika tahu kementerian dan lembaga masih mengandalkan barang impor.
Jokowi sebelumnya mengaku sedih karena impor di kementerian dan lembaga masih cukup tinggi.
Bahkan, barang-barang seperti pensil, buku tulis hingga CCTV masih diimpor dari luar negeri.
Sejumlah kalangan pun menyoroti sikap Jokowi itu.
Pasalnya, bukan kali ini saja Jokowi marah soal impor.
Selain itu, hampir delapan tahun menjabat presiden, Jokowi seharusnya bisa mengatasi persoalan itu.
Apalagi, Jokowi sering mengutarakan janjinya tidak melakukan impor sejumlah komoditi ketika berkampanye maupun pada awal menjabat sebagai presiden beberapa waktu lalu.
Rizal Ramli menyebut, sebagai presiden, Jokowi seharusnya mengambil langkah tegas.
Bukan hanya marah dalam pidato tapi nyatanya tidak bisa merubah keadaan.
"Lelucon yang ndak lucu lagi ? Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yang doyan impor - itu baru bener Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling," sindir Rizal Ramli melalui Twitter pribadinya, dikutip pada Jumat (25/3/2022)
Kemarahan Jokowi
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo marah hingga mengaku sedih mengetahui sejumlah kementerian dan lembaga masih gemar melakukan impor.
Seharusnya anggaran digunakan untuk membeli barang dalam negeri.
“Sedih saya, belinya barang impor semuanya,” ucap Presiden Jokowi lirih saat pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Pasalnya, anggaran untuk modal pengadaan barang dan jasa di pusat mencapai Rp526 triliun.
Sementara untuk anggaran modal pengadaan barang dan jasa daerah berada di angka Rp535 Triliun, dan BUMN Rp420 Triliun.
“Ini duit gede sekali, besar sekali yang nggak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan kita nggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40% saja, 40% saja, bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden Jokowi.
“Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen yang BUMN 0,4 persen, 1,5-1,7 dan BUMN 0,4, lah ini kan 2% lebih,” katanya.
Artinya, lanjut Presiden, Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mencari investor asalkan konsisten membeli barang yang diproduksi dalam negeri.
“Oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UMKM-UMKM kita. Kok nggak kita lakukan? bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini,” ucapnya.
“Malah beli barang-barang impor, mau kita teruskan? Ndak! Ndak bisa! Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan kepada negara lain, duit kita berarti keluar, pekerjaan ada di sana bukan di sini. Coba kita belokan semuanya ke sini,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengatakan, jika yang dibeli barang dalam negeri itu berarti ada investasi dan membuka lapangan pekerjaan.
“Bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan bodoh sekali kita ini. Jangan tepuk tangan, kita belum melakukan,” ucapnya.
“Kalau nanti melakukan dan itu Rp400 triliun lebih nanti betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta 40% dulu udah, targetnya nggak banyak-banyak sampai nanti Mei,” ujar dia.
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengkritisi pembelian impor yang dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga.
Antara lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga TNI-Polri.
Pembelian impor diketahui presiden seperti halnya CCTV, seragam, sepatu tentara dan polisi.
Kemudian alat kesehatan seperti halnya tempat tidur hingga alat pertanian yang padahal bukan hightech.
Sumber: tribunnews
Foto: Ekonom Senior Rizal Ramli/Net
