WANHEARTNEWS.COM - Jodi Mahardi sebagai Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menyatakan jika big data milik Luhut tentang 110 juta pengguna media sosial mendukung Pemilu 2024 ditunda, tidak bisa dibuka.
Jodi menjelaskan alasan big data tersebut tidak bisa dibuka karena itu merupakan data internal milik mereka yang tidak bisa sembarang dibuka. Menanggapi pernyataan jubir Luhut, netizen mengatakan jika big data yang dimaksud Luhut adalah data fiktif sehingga beralasan tidak bisa dibuka.
Tanggapan netizen tersebut dilontarkan melalui media sosial Twitter, sebagaimana dilihat pada, Selasa 15 Maret 2022.
“Apa yang mau dibuka, orang datanya aja ga ada, kalo beneran ada ga usah takut katanya demokrasi tapi bersikap tertutup, gimana rakyat mau percaya…”, komentar salah satu netizen.
Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data yang akan dijadikan salah satu alasan kuat untuk menunda Pemilu 2024, karena menurutnya big data itu adalah aspirasi dari masyarakat pengguna media sosial yang berjumlah 110 juta orang.
Setelah mengklaim memiliki big data, beberapa pihak pun mendesak Luhut untuk menunjukkan data klaimnya itu.
Namun, pihak Luhut memberikan respon yang tidak diharapkan, yakni menyatakan jika big data itu milik internalnya sehingga tidak bisa ditunjukkan kepada publik.
“Itu data-data dari beberapa sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal”, ujar Jodi, dikutip dari laman Tempo.co .
Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaandata-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data.
Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika banyak pihak yang mengkritik soal big datanya itu.
“Beliau santai saja, kan menyampaikan wacana yang bermunculan”, paparnya.
Sumber: terkini
