WANHEARTNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyampaikan kritik pedas setelah mendengar penjelasan Menteri Perdagangan (Mendag), M Lutfi, mengenai kisruh minyak goreng.
Menurut Mufti, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun tak satu pun yang terealisasi dengan baik.
Ia menyebut kegagalan ini membuat Kementerian Perdagangan bak macan ompong di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng.
"Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya."
"Bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata produsen minyak goreng," ujar Mufti dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3/2022), dikutip dari YouTube Komisi VI DPR RI.
Sejak Januari hingga Maret 2022, Lutfi sudah mengeluarkan enam peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Namun, Mufti menilai tak ada satupun kebijakan tersebut berbuah positif untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau kita hitung sejak Januari sampai sekarang itu sudah ada enam kebijakan, tapi tidak ada satupun yang berimpilikasi positif kepada masyarakat," katanya.
Ia menilai Mendag juga telah merepotkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.
Pasalnya, Jokowi harus turun langsung ke masyarakat untuk mengecek ketersediaan minyak goreng.
"Pak Menteri, jadi menteri ini adalah pembantu Presiden, Pak. Bukan justru dalam situasi ini Pak Menteri malah merepotkan Presiden sampai beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Mufti.
Sebelumya, Lutfi sempat dua kali mangkir dari panggilan DPR untuk raker terkait permasalahan minyak goreng.
Menteri Lutfi mengakui bahwa ia luput memprediksi kenaikan harga akibat invasi Rusia.
Meski demikian, Mendag membantah tudingan Anggota DPR bahwa pemerintah tak berani melawan pengusaha.
Mendag memastikan skema pajak progresif yang baru diterapkan, bisa menjadi solusi agar stok minyak goreng dalam negeri aman.
Duga Ada Mafia Minyak Goreng, Mendag Akui Tak Bisa Melawan
Diwartakan Tribunnews.com , dalam rapat tersebut, Lutfi juga bicara soal dugaan mafia yang menyebabkan minyak goreng langka.
Ia menjelaskan bahwa stok minyak dari hasil kebijakan DMO, terkumpul sekitar 720 ton minyak.
Dari total tersebut, sekitar 551 ton atau setara 570 juta liter minyak telah didistribusikan.
Dikatakannya, dari data tersebut, seharusnya masyarakat tercukupi dengan stok minyak.
Ia pun menduga ada pihak yang bermain alias mafia dengan stok minyak goreng yang kini menjadi langka.
Dugaan itu berasal dari data pasokan minyak yang tidak sama dengan kondisi di lapangan.
Lutfi pun mencontohkan wilayah Medan, Sumatera Utara yang memiliki stok melimpah, tapi tidak ditemui ketersediaan minyak di pasaran.
"Itu di Medan, mendapatkan 25 juta liter minyak. Rakyat Medan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya 2,5 juta orang."
"Jadi 1 orang itu menurut hitungan, ada 10 liter. Saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng," ucap Lutfi.
Ia pun meminta maaf karena tidak bisa mengontrol dan melawan penyimpangan tersebut.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol," ujar Lutfi.
Lutfi mengungkap, distribusi minyak goreng di setiap provinsi sesungguhnya cukup bagi masyarakat.
Namun, ia mengungkapkan adanya mafia dan spekulan memanfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan.
Sumber: Tribun
