Luhut Sebut Ada Capres yang Khawatir jika Jabatan Jokowi Diperpanjang -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Luhut Sebut Ada Capres yang Khawatir jika Jabatan Jokowi Diperpanjang

Sabtu, 12 Maret 2022 | Maret 12, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-03-12T15:44:48Z

Wanheart News

WANHEARTNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bilang, adanya penolakan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI, juga berasal dari para tokoh yang berniat untuk menjadi calon presiden (capres) di 2024.

Menurut Luhut, para tokoh-tokoh tersebut khawatir ambisinya menjadi pemimpin di Indonesia menjadi kandas, karena Jokowi diperpanjang jabatannya sebagai kepala negara. “Tapi kan orang sudah takut saja, orang yang sudah ingin jadi (capres, Red) sudah takut, ‘waduh entar ketunda gua jadi’,” ujar Luhut di Channel YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu (12/3).

Politikus senior Partai Golkar tersebut menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mempermasalahkan jika jabatannya tak diperpanjang. Pasalnya jabatan kepala negara bisa diperpanjang atau tidak tergantung dari rakyat Indonesia. “Kalau rakyat enggak setuju ramai-ramai, ya enggak masalah juga, Presiden juga enggak ada masalah,” katanya.

Karena itu, Luhut mengaku heran kenapa adanya wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 ini membuat banyak pihak resah. Padahal wacana ini belum tentu juga terwujud. “Iya, kita kenapa mesti repot, kalau kata Gus Dur begitu saja kok repot,” ungkapnya.

Diketahui, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kendati demikian tidak sedikit pihak-pihak, seperti koalisi masyarakat sipil yang tegas menolak usulan tersebut dan berharap Pemilu serentak tetap bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Sumber: jawapos
×
Berita Terbaru Update
close