WANHEARTNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) harus membuktikan klaimnya terkait sebagian kader partai dan pemilih partai politik menginginkan perhelatan Pemilu 2024 ditunda.
Demikian pernyataan pengamat politik Jamiluddin Ritonga dalam menyikapi polemik pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim pemilih PDI Perjuangan, Demokrat dan Gerindra menginginkan wacana penundaan Pemilu 2024, Minggu (13/3).
"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda,” tegas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Menurutnya, sebagai pembantu Presiden Jokowi yang mengurusi masalah kemaritiman dan investasi, Luhut tidak perlu ikut mencampuri munculnya wacana penundaan Pemilu 2024.
"Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya. Sungguh aneh bila LBP terkesan menjadi jurubicara partai politik. Celakanya, justru partai politik menolak klaim LBP,” tutupnya.
Saat hadir di acara Podcast Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim memiliki data tentang pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.
Andi Arief: Demokrat Menentang Keras Pengambilalihan Paksa Kekuasaan oleh Luhut Maupun Kudeta
Andi Arief: Demokrat Menentang Keras Pengambilalihan Paksa Kekuasaan oleh Luhut Maupun Kudeta
Bahkan dari Big Data yang ia miliki, data 110 juta orang melakukan percakapan terkait wacana penundaan Pemilu.
Dari klaim dari data 110 Juta orang itu, Luhut mengungkapkan bahwa masyarakat tidak setuju akan penyelenggaraan Pemilu di masa pandemi. Kata Luhut, rakyat tidak ingin dana Rp 110 Triliun digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu.
Sumber: rmol
