WANHEARTNEWS.COM - Setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina, berbagai sanksi dijatuhkan kepada negara berjuluk Beruang Merah tersebut.
Sanksi berdatangan terutama dari negara-negara Barat. Mereka sebagian besar menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.
Tidak hanya negara Barat, namun negara-negara yang memiliki afiliasi kepada mereka pun ikut memberikan sanksi.
Salah satu negara yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia adalah Singapura. Singapura merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar.
Sehingga, dari sisi kedekatan mereka memiliki hubungan khusus dengan Amerika Serikat.
Atas dasar itu mungkin menjadi sedikit maklum ketika Singapura memberikan sanksi kepada Rusia.
Seperti dilansir Hops.id dari stratstimes.com, Duta Besar Rusia untuk Singapura, Nikolay Kudashev marah dan memberikan kritik pedas kepada Singapura.
Kondisi tersebut akan memperburuk kerjasama hubungan bilateral antar kedua negara kawasan.
“Kami percaya keputusan ini adalah kesalahan, menjadi keputusan yang bertentangan dengan pengembangan bilateral. Bertentangan pula dengan penguatan kerjasama regional,” ungkap Kudashev.
Kudashev mencatat bahwa Singapura menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berani menjatuhkan sanksi kepada Rusia.
Ia menyarankan kepada nigari singa itu untuk fokus saja pada isu-isu kawasan saja.
“Jika kami jadi mereka, akan lebih memilih untuk konsentrasi pada isu-isu penting kawasan dari pada isu-isu atau topik yang relatif jauh dari persoalan Asia,” imbuhnya lagi.
Namun pemerintah Singapura merasa penting bagi mereka untuk membela prinsip-prinsip yang menopang kedaulatan dan kemerdekaan politik.
Singapura juga telah mengontrol ekspor yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Ukraina.
Selain itu, Singapura juga membatasi transaksi-transaksi Bank mereka yang berkaitan dengan Rusia.
Baca Juga: 6 Tips puasa Ramadhan sehat dan lancar bagi penderita penyakit tidak menular, dari maag sampai diabetes
Kudashev memberikan tanda khusus kepada Singapura atas pemberlakuan sanksi yang mereka lakukan.
Ia akan menurunkan prioritas hubungan politik kepada negara-negara pemberi sanksi.
Selanjutnya, kesepakatan-kesepakan ekonomipun hanya akan diizinkan Rusia dengan pengawasan yang ketat.
Di sisi lain, Kudashev tidak gentar menghadapi persoalan sanksi yang diberikan negara-negara terkait.
Bahkan ia menolak hasil resolusi dari sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh 141 negara pekan lalu.
“Jika anda melihat dari hasil pemungutan suara yang dilakukan PBB, itu bukanlah bentuk isolasi. Jika kebanyakan orang tertarik pada hasil/angka 50 persen populasi global, maka kita menolak resolusi itu,” tegas Kudashev.
Sumber: hops
