WANHEARTNEWS.COM - Rencana rapat koordinator antara Kemenko Polhukam dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Balikpapan rawan disusupi agenda terselubung.
Demikian disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons beredarnya undangan untuk menghadiri rakor pembahasan penundaan pemilu tahun 2024.
"Seperti yang disiarkan di media, jangan-jangan malah pemerintah mau golkan soal penundaan pemilu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (21/3).
Dalam undangan yang beredar, rakor tersebut diagendakan digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.
Namun belakangan, Menko Polhukam Mahfud MD memutuskan untuk membatalkan rakor tersebut.
"Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan. Padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap (Pemilu digelar 2024)," kata Mahfud lewat keterangan tertulisnya.
Menurut Mahfud, pemerintah menginginkan Pemilu tetap digelar 2024 sebagaimana telah dijadwalkan.
"Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada Serentak. Urusan Parpol di DPR silakanlah," tandasnya.
Sumber: rmol
