WANHEARTNEWS.COM - OPM bakal menangkap bupati atau aparatur pemerintahan yang nekat mendukung wacana pemekaran wilayah yang disebut daerah otonomi baru (DOB), di Papua.
Bahkan, apabila Papua merdeka, OPM mengancam akan membunuh para bupati yang pro dengan rencana pemekaran daerah tersebut.
"Ingat, bahwa Papua merdeka akan kami tangkap oknum-oknum bupati yang urus Pemekaran (DOB)," kata Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dikutip dari suara pada Rabu, 16 Maret 2022.
Selain itu, OPM juga menyoroti kasus tewasnya dua warga Papua saat aksi unjuk rasa penolakan DOB di Kabupaten Yahukimo, Papua pada Selasa, 15 Maret 2022.
Terkait hal itu, TPNPB-OPM juga menyampaikan ultimatum keras kepada TNI-Polri untuk tidak membunuh warga asli Papua di luar prosedur hukum.
"Dalam hal ini pimpinan TPNPB-OPM mengecam keras tindakan brutal dan keji yang telah dilakukan oleh anggota pasukan teroris yaitu TNI dan Polri dan hal ini benar-benar biadab," tutur Sebby.
Menurut dia, orang asli Papua juga memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk demo secara damai.
"Dengan demikian, sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemerintah Indonesia melalui pasukan teroris yaitu TNI dan Polri segera hentikan pembunuhan di luar prosedur hukum terhadap orang asli Papua," tuturnya.
Sebelumnya Sebby juga sempat melontarkan sikap tegas TPNPB-OPM atas wacana pemekaran daerah di Papua.
"Hari ini kami keluarkan peringatan tegas kepada semua bupati orang asli Papua juga dengan semua anggota DPR dan juga orang-orang Papua yang intelektual, yang mana berusaha merancang pemekaran provinsi-provinsi baru di tanah Papua ini menjadi perhatian khusus oleh TPNPB OPM," katanya.
Menurut dia, rakyat Papua tak menghendaki adanya pemekaran wilayah.
"Karena bangsa Papua tidak menghendaki atau tidak membutuhkan pemekaran provinsi ala Jakarta. Yang bangsa Papua butuh sekarang adalah duduk di meja perundingan dan bicara untuk membicarakan nasib bangsa Papua," tegasnya. ***
Sumber: hops
