WANHEARTNEWS.COM - Klaim adanya 110 juta pengguna media sosial di Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024 diragukan.
Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, berdasarkan analisa big data yang dimiliki, jumlah pengguna media sosial tidak sebesar disampaikan Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok, tidak sampai 1 juta orang," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/3).
LaNyalla menambahkan, jumlah pasti akun yang terlibat percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram, dan 454 ribu di TikTok.
"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," ujar LaNyalla.
Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Dari big data tersebut, percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla.
LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel.
LaNyalla juga membocorkan, jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat.
“Hingga Jumat (11/3) sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," tutup LaNyalla.
Sumber: RMOL
