WANHEARTNEWS.COM - Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting per Juli 2021 lalu, mayoritas masyarakat menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Selaras dengan itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, apabila wacana penundaan Pemilu 2024 kembali menguat saat ini, maka itu merupakan peringatan bahwa demokrasi di Indonesia sedang dalam kondisi bahaya.
Pasalnya, beberapa ketua umum partai koalisi, seperti PKB hingga PAN, menyuarakan hal yang senada dengan wacana penambahan masa jabatan Presiden karena meminta Pemilu 2024 ditunda.
"Sekarang demokrasi dalam keadaan bahaya, alarm demokrasi bunyi," kata Pangi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/3).
"Apakah ini fenomena alamiah, siapa operator politik yang mendesainnya? Apakah dalangnya adalah kelompok basis kekuasaan para oligarki? Aktor-aktor yang tidak menginginkan pestanya cepat berakhir, rencana jahat para oligarki membeli partai-partai politik demi melanggengkan kekuasaanya?" sambungnya.
Apalagi, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menerbitkan surat keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam Surat keputusan dengan Nomor 21 Tahun 2022 itu, KPU menetapkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Pada saat yang sama tiba-tiba secara sistematis, keluar statement para ketua umum partai koalisi PKB, PAN, tonenya sama, menginginkan agar jadwal pemilu ditunda?" ujar Pangi.
Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, menunda Pemilu mengakibatkan negara kehilangan kualitas demokrasinya. Padahal, yang berkuasa di Republik Indonesia adalah rakyat bukan para oligarki.
"Kembali ke rakyat, negara tidak boleh tergelincir menjadi despotisme (sewenang-wenang). Regresi demokrasi juga ditandai dengan menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden!" tegasnya.
"Arus balik demokrasi yang kita khawatirkan, kemunduran demokrasi, kembali terjebak pada rezim otoriter, asumsi itu semakin menempel pada rezim pemerintahan saat ini. Anasir presiden Jokowi sedang bermain dengan konfigurasi aktor politik (non) demokratis," demikian Pangi.
Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting Juli 2021, sudah jauh-jauh hari berhasil memotret fenomena penolakan masyarakat dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Survei dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, "apakah bapak/ibu/saudara setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode?". Hasilnya, 73,7 persen responden menjawab tidak setuju.
Sumber: RMOL
