WANHEARTNEWS.COM - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya akan melakukan menertibkan dan kedisiplinan penggunaan Grup WhatsApp anggota TNI- Polri.
Hal tersebut menyusul adanya perintah langsung dari Presiden Joko Widodo, Polri dalam hal ini tindak segan-segan melakukan tindakan hukum kepada anggota yang kedapatan melakukan pelangaran kedisiplinan jika terbukti bersalah.
"Perintah Bapak Presiden akan ditindaklanjuti dan penegakan disiplin di internal Polri tentunya terus ditingkatkan pengawasannya baik oleh Itwasum dan Propam," ujar Dedi saat memberikan keterangan kepada awak media di Mabes Polri, Selasa 1 Maret 2022.
Dedi tegaskan dalam pengawas kedisiplinan anggita TNI-Polri mengenai penggunaan grup WhatsApp di kalangan anggota, polisi tindak akan pandangan bulu.
"Siapapun anggota yang terbukti bersalah akan ditindak, baik hukuman disiplin, Komisi Kode Etik Polri, sampai dengan pidana," ujarnya.
Dalam hal ini Dedi memastikan tiap tiap personel anggota polri bersedia ditugaskan di mana saja oleh pimpinan, dan tidak ada personel Polri yang menolak ditugaskan Ibu Kota Negara (IKN) baru seperti yang disinggung oleh presiden.
Dedi pastikan Polri memberikan dukungan penuh dalam agenda dan proses pembangunan Ibu Kota Negara baru yang saa ini dicanangkan pemerintah.
"Tidak ada di Polri semua anggota taat Setia dan taat kepada pimpinannya. Dan sesuai perintah Bapak Kapolri bahwa Polri men-support full dan mengawal proses pembangunan IKN," ujarnya.
Diketahui Presiden Jokowi meminta agar Grup WhatsApp di kalangan TNI-Polri segera diawasi dan disiplinkan oleh pimpinan masing masing, usai sebelumya presiden sempat membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri.
"Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat percakapan di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati," ujar Presiden.
Keluhan presiden mengenai isi grup WhatsApp anggota TNI- Polri tersebut dijelaskan Presiden dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa 1 Maret 2022.
Rapim TNI Polri 2022 mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural' yang saat ini sedang diproses oleh Pemerintah Pusat.
Presiden Jokowi menyinggung jika percakapan di Grup WhatsApp anggota TNI-Polri yang tak seturut disiplin, dan tidak terpantau hingga dibiarkan terus-menerus, bisa jadi nanti akan jadi penolakan mengenai proyek IKN,
Salah satu percakapan yang terlihat oleh presiden adalah soal penolakan IKN.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati, Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," ujarnya.
Sumber: viva
