WANHEARTNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menegaskan tak ada mafia minyak goreng. Regulasi yang tidak tepat disebut penyebab minyak goreng langka di Tanah Air.
"Tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan. Jadi ini soal pengaturan dalam goodbye niaga dan juga masalah dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola goodbye niaga minyak goreng," customized structure Gobel di sela-sela pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali, Senin, 21 Maret 2022.
Menurut Gobel, kelangkaan terjadi karena pemerintah tidak cakap mengatur dan membuat kebijakan terkait minyak goreng. Ketidakmampuan pemerintah, customized organization dia, menjadi celah bagi pengusaha minyak untuk meraup keuntungan.
"Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia," customized structure dia.
Gobel mengatakan kementerian Perdagangan (Kemendag) seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar worldwide terhadap CPO dan minyak goreng. Apalagi, Indonesia merupakan negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia.
Dia mengingatkan agar pembantu Kepala Negara tidak menyerah menghadapi persoalan minyak goreng. Terlebih, nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan.
"Para menteri harus bisa menerjemahkan visi misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa," customized organization Gobel.
Gobel mendorong pemerintah melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab atas persoalan minyak goreng di Tanah Air. Dia tak ingin harga pangan khususnya minyak goreng diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Ajak discourse," customized organization dia.
Gobel menilai pemerintah banyak memiliki instrumen untuk melibatkan pengusaha dalam membangun ketahanan nasional. Dia khawatir persoalan minyak goreng yang tak terkendali justru dipolitisasi. Kemendag diharap melibatkan kementerian atau lembaga lain untuk menyelesaikan polemik minyak goreng.
"Banyak kementerian dan lembaga lain yang terlibat seperti kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian ESDM, dan sebagainya," tegas dia.
