WANHEARTNEWS.COM - Pembicaran mengenai wacana penundaan pemilhan umum (Pemilu) pada 20024 tengah hangat diperbincangkan.
Beberapa waktu lalu, pembicaraan itu diakui dapat berdampak pada masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Merespons hal tersebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara.
Melalui akun twitternya, Ali mengatakan agar semua pihak tidak bersikap radikal dalam berpoltik.
“Jangan radikal dalam berpolitik,” kata Ngabalin, seperti yang dikutip dari Cnnindonesiacom. Sabtu, 5 Maret 2022.
Ia meminta agar taka da pihak yang memaksa-maksa Presiden Joko Widodo untuk sepakat atau tidak dengan usulan tersebut.
Menurutnya, Jokowi adalah orang yang taat dan patuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menambahkan, sumpah jabatan Presiden sebelum diambil sumpahnya terbukti sesuai.
Ia menambahkan, Jokowi juga telah mengarahkan Mendagri dan KPU untuk bertemu dengan DPR RI guna membahas dan mengambil keputusan Pilkada 2024. Alhasil, Ngabalin menyatakan bahwa tanggal pemilihan 14 Februari 2024 telah disepakati.
“Masih ada yang kurang, pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar anda lebih santun. Jangan pernah memaksakan, Presiden atau siapa saja,” ucap dia.
Ngabalin menghimbau setiap parpol untuk berperilaku santun. Dia menyatakan bahwa sikap yang mendorong kehendak mereka pada orang lain, meneror mereka untuk menyetujui atau berpikir dengan cara yang sama dengan rencana harus dihindari.
“Kemudian memaksakan orang, meneror orang untuk bersama-sama dengan pimpinan partai politik, atau mungkin dengan KPU, atau mungkin dengan DPR Untuk presiden mengumumkan tentang pelaksanaan pemilu 2024,” ujarnya.
Meski demikian, Ngabalin menegaskan tidak ada larangan dalam demokrasi untuk berdebat atau berdiskusi.
Dia secara khusus menyebutkan modifikasi Konstitusi ke-45 sampai Presiden tiga periode kepresidenan.
“Kita boleh berdiskusi. Tapi kalau keputusan itu sudah diambil, semua orang harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-undang,” tambah dia.
Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Salah satu alasan wacana itu dilontarkan ialah jika pemungutan suara digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, dia cemas pemulihan ekonomi jadi terhambat.Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto lalu mendukung usulan penundaan pemilu 2024 tersebut.
Sumber: terkini
