WANEARTNEWS.COM - Diamnya Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilu serentak memunculkan kejanggalan. Sebab, respons Jokowi terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden pasti akan memberi penafsiran.
Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam menyatakan bahwa Presiden Jokowi seakan tidak paham tentang polemik yang ada. Ia mensinyalir respons yang salah sasaran itu adalah bagian strategi untuk mengelabuhi publik terhadap target yang sesungguhnya.
Pendapat Arman, dalam situasi seperti saat ini, penolakan yang disampaikan presiden terkait pertambahan periodisasi jabatan presiden memberikan nilai positif. Jokowi akan dipandang kepala pemerintahan yang taat konstitusi.
Ia melihat, isu perpanjangan masa jabatan presiden yang ramai disuarakan oleh para ketua partai adalah nilai tawar dari cek ombak penolakan publik terhadap penawaran pertambahan periodisasi masa jabatan.
"'Ya kalau tidak boleh tiga periode nambah sedikit bolehlah', itulah bergainingnya," demikian analisa Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/3).
Arman pun menyarankan pada Jokowi untuk tegas menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan sikap jelas, polemik penundaan Pemilu akan cepat tuntas.
"Jangan berpura pura tidak nyambung, (Jika Jokowi tegas penolak) ada kepastian politik sehingga partai atau calon kontestan Pemilu tidak maju mundur dalam melangkah serta tidak merusak tatanan sistem demokrasi dalam bernegara yang sudah dibangun," jelas Arman.
Ia mengingatkan pada Jokowi bahwa gaya politik pura-pura tidak tahu harus dihilangkan.
"Jangan pernah menganggap masyarakat bodoh atau jangan membodohi masyarakat dengan tes-tes murahan untuk melanggengkan kekuasaan," pungkasnya.
Menurut Arman, jika presiden tidak terlibat segera ambil langkah tegas dengan memberikan pernyataan sikap.
"Dan bila perlu hukum aktor aktor konyol yang oportunis ini agar masyarakat tidak gaduh," pungkasnya.
Sumber: RMOL
