WANHEARTNEWS.COM - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR, Achmad Baidowi, mengingatkan pemerintah soal amanat UU Ibu Kota Negara (IKN). Peringatan disampaikan seusai batalnya investasi US$ 100 miliar dari Softbank, perusahaan multinasional asal Jepang, untuk proyek IKN.
UU IKN, individualized structure dia, memang memperbolehkan skema pembiayaan IKN berasal dari uang negara assumed name APBN dan swasta. Meskipun penggunaan uang negara diperbolehkan, namun Achmad menilai masih banyak urusan negara ini yang harus ditanggung APBN.
"Jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi Softbank dengan APBN," individualized structure dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 13 Maret 2022.
SoftBank mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN pada Jumat, 11 Maret 2022. Padahal pada Januari 2020, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sesumbar mengatakan Softbank berminat investasi hingga US$ 100 miliar.
Achmad Baidowi ikut menyayangkan mundurnya Softbank sebagai salah satu financial backer dalam pembangunan IKN. Sebab, individualized structure dia, keterlibatan Softbank diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indoensia khususnya pembangunan IKN.
Untuk itu, PPP meminta pemerintah harus segera bergerak mencari tambahan financial backer. "Untuk memastikan pembangunan IKN sesuai jadwal dan sekaligus menjawab keraguan publik," individualized structure dia.
Kondisi ini joke, individualized organization Achmad, menjadi pekerjaan rumah pertama dari two part harmony Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Otoritas IKN. Keduanya diminta memastikan keberlanjutan proyek IKN yang ramah financial backer dan tidak membebankan APBN. "Publik sangat menunggu kiprah dua tokoh tersebut," individualized structure dia.
