"Dengan keterlibatan KPK, harapan saya sangat besar berbagai potensi masalah yang ada dalam proyek IKN, dapat dicegah sejak dini. Sehingga, proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, nantinya tidak melahirkan masalah-masalah besar yang merugikan negara dan rakyat," kata Luqman, Sabtu (12/3).
Luqman pun mengungkapkan saat komisi II berkunjung ke Kalimantan Timur, dirinya juga mendengar adanya masalah pertanahan pada lokasi IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ia menyebut masih ada masalah pertanahan yang belum selesai dengan baik di lokasi lahan calon ibu kota baru maupun wilayah penyangganya. Politikus PKB ini berharap pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Saya berharap pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan masalah lahan calon IKN di PPU dengan sebaik-baiknya. Tentu, koridor utama yang tidak boleh dilanggar dalam menyelesaikan tersebut adalah, tidak boleh merugikan rakyat dan negara," kata dia.
Dengan keterlibatan KPK, Luqman pun optimis masalah yang tersisa menyangkut lahan IKN dapat diselesaikan dengan cepat dan sekaligus potensi kerugian negara dapat dicegah. Apalagi, kata dia, selama ini KPK memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyelamatkan aset-aset negara.
"Dalam tujuh tahun terakhir ini saja, setahu saya KPK telah berhasil menyelamatkan aset-aset negara bernilai ratusan triliun, yang semula sudah dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya, hasil kerja KPK yang luar biasa itu, karena lebih bersifat pencegahan, kurang mendapatkan porsi besar pada ruang informasi publik," tutup dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tidak semua lahan di IKN clean and clear. KPK mendapatkan informasi bahwa lahan di IKN sudah mulai dibagi-bagi kavlingnya.
"Ibu Kota Negara juga menjadi prioritas kami. Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing . Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex, Jumat (11/3). [kumparan]
