Menyikapi hal tersebut pengamat politik M. Qodari menyampaikan bahwa presiden baru nantinya akan memiliki kebijakan baru dan keputusannya tidak akan sama dengan presiden yang lama, apalagi jika presiden baru tersebut memiliki ideologi yang berbeda dari posisi politik.
“Jangankan meneruskan masa jabatan dijadikan anggota wantimpres pun rasanya berat jadi menurut saya sih kita realistis saja. Kalau ganti presiden ya diasumsikan bahwa akan terjadi pergantian kebijakan begitu ,” ucap M. Qodari kepada wartawan, Rabu (2/3).
Pihaknya mengatakan bahwa pentingnya masalah penuntasan program pemerintahan terutama yang skala besar membutuhnkan waktu yang panjang.
“Jadi, menurut saya solusi yang tepat adalah memikirkan bahwa untuk negara dengan wilayah yang begitu luas seperti Indonesia dan karena itu pekerjaan yang begitu banyak serta bagaimana kita harus mengejar ketertinggalan dengan program-program,” katanya.
Menurutnya, masa jabatan presiden sesungguhnya tidak cukup 10 tahun, berbeda hal nya dengan kepemimpinan gubernur, bupati, dan walikota yang hanya skala kecil dimungkinkan cukup 10 tahun.
“Tetapi untuk presiden menurut saya harus dibuka kemungkinan selama 15 tahun adalah 3 periode karena pekerjaan pekerjaan raksasa pekerjaan besar itu membutuhkan waktu yang panjang nggak cukup 10 bahkan 15 tahun,” tutupnya.
Sumber: RMOL