WANHEARTNEWS.COM - Masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin dinilai telah gagal memberikan kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia memicu aksi 21 April yang digelar oleh elemen buruh dan mahasiswa.
Aksi 21 April menuntut Presiden Jokowi mengembalikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maassa aksi yang akan turun ke jalan hari ini yakni ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama dengan mahasiswa, rakyat miskin kota dan elemen masayarakat sipil lainnya.
Nining Elitos, selaku ketua KASBI mengatakan bahwa berdasarkan hasil konsolidasi dengan elemen buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya menyepakati bahwa lokaso aksi yang dipilih, yakni di gelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Kesepakatan konsolidasi gerakan rakyat aksi di DPR RI 21 April, kita ada 19 tuntutan aksi”, ujar Nining, dikutip dari laman Rmol.id, Kamis 21 April 2022.
Nining menyebut bahwa aksi ini didasrkan pada keadaan ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami masalah serius. Tak hanya keadaan ekonomi yang menjadi perhatiannya, namun politik juga dikatakannya sedang tidak baik-baik saja.
Nining menyampaikan bahwa saat ini negara seperti absen dan bersikap eksploitatif melindungi segenap bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki. Mulai dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kelangkaan minyak goreng, hingga kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya.
Selain itu, Nining juga menyinggung soal kenaikan PPN 11 persen dan upah buruh yang tidak mengalami kenaikan.
“Belum lagi, ada kenaikan PPN 11 Persen, upah buruh juga tidak mengalami kenaikan, tarif tol, BBM Pertalite naik, dan itu membuat rakyat tercekik dan menderita. Omnibus law juga belum dicabut padahal UU ini menurut MK inkostitusional bersyarat”, sambungnya.
Berkaca dengan masalah yang saat ini dihadapi rezim Jokowi dan Ma’ruf Amin, Nining mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat telah direnggut di rezim ini.
Hal ini bisa dilihat dari kacamata politik dan ekonomi untuk mengetahui keadaan negara yang sebenarnya saat ini.
“Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin gagal sejahterakan rakyat”, tegasnya.
Adapun 19 tuntutan massa aksi yakni, menolak kenaikan BBM, PPN, gas elpiji, sembako, minyak goreng, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, tolak revisi Pembentukan Peraturan Perundang-undanmgan, tolak penundaan pemilu/perpanjangan masa jabatan presiden, tolak privatisasi asset-aset strategis.
Kemudian usut dan tuntaskan kasus HAM masa lalu dan masa kini, lindungu buruh migran, Pendidikan gratis dan ilmiah, tanah dan air untuk rakyat, sahkan RUU PRT, serta hentikan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Sumber: terkini
