WANHEARTNEWS.COM - Investigasi menyeluruh terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo memang perlu dilakukan oleh DPR RI. Ini lantaran telah terjadi pembengkakan anggaran dalam proyek tersebut.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengurai bahwa pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan signifikan. Bahkan lebih mahal ketimbang proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan.
“Biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi 8,1 miliar dolar AS, jauh lebih besar dari tawaran jepang sekitar 6 miliar dolar AS,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (24/4).
Anthony Budiawan menegaskan bahwa pembengkakan itu sama artinya bahwa proyek yang digagas di era Presiden Joko Widodo ini telah sudah merugikan keuangan negara. Atas alasan tersebut, DPR perlu turun tangan untuk menelisik dugaan kerugian yang terjadi. Termasuk untuk menepis dugaan DPR RI terlibat dalam proyek yang merugikan ini.
“DPR wajib usut dan tunjuk auditor internasional. Diam saja, DPR patut diduga terlibat?” tutupnya.
Sumber: RMOL
