WANHEARTNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun bongkar soal menjamurnya buzzer di pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurut Refly, buzzer sudah menjadi ciri khas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, Jokowi dipilih dan dibela oleh buzzer, bukan partai politik.
“Itu yang membedakan Jokowi dengan SBY, karena SBY dibela oleh Partai Demokrat, baik saat 2004 maupun 2009,” ujarnya dikutip dalam kanal YouTube Refly Harun, Senin (18/4/2022).
Refly menilai hal tersebut terjadi karena Presiden Jokowi pada dasarnya adalah presiden nonpartai.
“Jokowi lebih dekat dengan kalangan relawan ketimbang partai politik penyanggah utamanya, yaitu PDIP,” tuturnya.
Lebih lanjut, advokat itu juga menyoroti perilaku buzzer yang meresahkan, bahkan sudah masuk dalam laporan praktik HAM intenasional dari Amerika Serikat (AS).
Refly mengakatan bahwa para buzzer tak hanya berdebat secara argumentasi, tetapi sudah menggunakan instrumen hukum.
“Mereka sudah bisa melakukan kriminalisasi kepada orang lain. Mungkin mereka merasa percaya diri, karena punya link dekat dengan kekuasaan,” paparnya.
Tak heran, lanjut Refly, jika sebagian dari para buzzer pekerjaannya hanya melaporkan orang ke polisi.
“Bisa tidak kita bernegara dengan baik? Kata-kata dan pendapat itu tak usah dipidanakan. Yang harus dilaporkan itu perbuatan dan tindakan saja,” ungkapnya. genpi
