WANHEARTNEWS.COM - Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti membongkar kebohongan big data Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan terkait klaim Jokowi tiga periode.
La Nyalla menegaskan dirinya berani membongkar kebohongan big data Luhut soal klaim Jokowi tiga periode karena dirinya memiliki prinsip untuk menegakkan kebenaran.
La Nyalla mengatakan, konstitusi dalam hal ini UUD 1945 telah mengatur secara tegas bahwa Presiden RI termasuk Jokowi hanya dapat menjabat hingga dua periode saja.
"Saya ini selalu punya prinsip, prinsip saya itu adalah menegakkan kebenaran. Kita tahu bahwa konstitusi kita selalu mengatakan dua periode," kata La Nyalla sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 5 April 2022.
La Nyalla juga mengaku terusik ketika Luhut menyampaikan klaim yang menyebut bahwa 110 juta masyarakat Indonesia mendukung Jokowi tiga periode menurut big data versinya.
Mantan Ketua Umum PSSI periode 2015-2016 itu juga mengatakan bahwa dirinya turut mempunyai big data tandingan untuk membantah segala klaim yang disampaikan Luhut.
"Kemudian kalau ada yang disampaikan Pak Luhut seperti masyarakat 110 juta minta tiga periode, minta perpanjangan menurut big data-nya beliau, itu membuat saya terusik karena saya punya big data juga," ujarnya.
Saat La Nyalla memeriksa big data yang dia miliki dan membandingkannya dengan pernyataan Luhut dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dia mengaku heran ketika Luhut berani mengklaim 110 juta masyarakat Indonesia setuju Jokowi tiga periode.
Dia pun juga mengajak rekan-rekannya untuk memverifikasi dan menginvestigasi kebenaran klaim Luhut terkait big data Jokowi tiga periode versinya.
"Kita periksa, begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, kemudian saya lihat 'Loh, kok Pak Luhut punya 110 juta?'. Begitu selesai saya dengerin itu, saya kumpulkan temen-temen 'Ayo kita lihat di big data, kita kupas'," katanya.
La Nyalla kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Luhut merupakan kebohongan besar.
Sebaliknya, dia menyampaikan dalam big data yang dia miliki bahwa masyarakat Indonesia justru lebih banyak berbicara soal kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu nggak benar. Orang rata-rata malah berbicara soal minyak goreng, itupun cuma 3,5 juta. Yang bicara masalah penundaan itu sama sekali nggak ada," ujar dia.
Terakhir, dia juga menyimpulkan bahwa Luhut bisa dilaporkan ke polisi karena diduga kuat telah menyebarkan kebohongan tentang big data terkait isu Jokowi tiga periode.
"Itu berita bohong bahaya tuh. Kalo ada yang jeli itu bisa dilaporkan ke polisi tuh," tuturnya. kabarbesuki
