WANHEARTNEWS.COM - Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Didik Mukrianto mengkritik upaya peretasan ponsel sejumlah anggota BEM SI jelang demo besok, Senin (11/4). Menurut dia, peretasan ini tampak seperti aksi pengecut untuk menjegal mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
"Mari bersama-sama kita lawan perbuatan pengecut demikian dengan melakukan gerakan moral dan aksi nyata untuk mengingatkan aparat negara, pemerintah, serta aparat penegak hukum. Segera ambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk kejahatan siber, termasuk mengusut tuntas dan menangkap peretas tersebut," kata Didik saat dihubungi, Minggu (10/4).
Didik mengingatkan, dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan berpendapat dijamin pelaksanaannya oleh konstitusi. Ia prihatin cara-cara serupa masih terus terulang, dan negara melalui aparatnya tidak bisa memberikan perlindungan dan jaminan.
Didik menilai fenomena peretasan tersebut telah melukai perasaan masyarakat dan penjunjung demokrasi.
"Ini memberangus demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sangat memprihatinkan! Seringkali kejadian tersebut bersamaan dengan momen partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Termasuk momen yang ada nilai politiknya," papar Didik.
"Dalam negara hukum yang demokratis, perbedaan pendapat itu biasa dan memang harus dihargai. Selain bagian dari check and balances yang dilakukan civil society, itu adalah hak warga negara yang tidak boleh dibungkam dan diberangus siapa pun," imbuh dia.
Sebab itu, Didik menegaskan peretas harus diusut dan ditindak. Ia mengimbau jangan sampai negara, pemerintah dan aparat penegak hukum kalah dengan para penumpang gelap demokrasi.
"Jangan sampai ada anggapan ada pembiaran. Ada anggapan pemerintah kalah dengan para perusak demokrasi. Dan bahkan, jangan sampai muncul anggapan ada keterlibatan "kekuasaan". Jika masyarakat distrust kepada pemerintah, maka akan sangat bahaya," ujar dia.
"Pemerintahan akan kuat jika check and balances bisa berjalan tanpa ada sumbatan-sumbatan. Pemerintah juga membutuhkan kontrol yang terukur untuk mencegah abuse of power. Idealnya pemerintah tidak perlu takut dan khawatir dengan masukan dan kritik publik," tambahnya.
Sementara itu, Didik mewanti-wanti agar pemerintah tak menggembosi demo BEM SI yang rencananya akan digelar besok. Ia menegaskan, demokrasi justru harus diperkuat.
"Semua tergantung political will pemimpinnya, termasuk pemerintah. Kalau presidennya negarawan maka seperti era SBY, terbukti demokrasi bisa tumbuh subur dan kebebasan terawat dengan baik. Idealnya, demokrasi terus diperkuat," terang Didik.
"Hak-hak rakyat diutamakan dan dipenuhi. Potensi gangguan dan kejahatan terhadap hak-hak dan kebebasan sipil harus ditangani dan dihentikan," pungkas dia.
Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin mengaku belum bisa mengakses beberapa media sosial di ponselnya. Selain Kaharuddin, beberapa ketua BEM anggota BEM SI, juga ikut diretas.
"HP dari koordinator pusat BEM SI sudah dua hari ini sedang diretas," ujar Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal pada kumparan Sabtu (9/4).
Sumber: kumparan
