WANHEARTNEWS.COM - Isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.
Aksi demo di sejumlah daerah pada 11 April 2022, juga menutut agar tidak ada penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, dua hal itu jelas melanggar konstitusi, mata air atau pangkalnya harus dihentikan.
"Seperti penundaan pemilu dan tiga periode itu jelas melanggar konstitusi. Seharusnya mata airnya pangkalnya itu dihentikan," kata Din Syamsuddin ditemui usai ceramah Masjid Kampus UGM, Selasa (12/4).
Din juga menyinggung soal pejabat dan menteri yang banyak berbicara soal penundaan pemilu. Menurutnya, pernyataan itu lah yang justru menimbulkan kegaduhan.
"Jangan ada pejabat pemerintah, menteri, ya Menko Investasi secara bebas. Ini kan pangkalnya kegaduhan ini," katanya.
Siswa STM memanjat pagar DPR saat Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo 11 April di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Menurut Din, harusnya akar masalah ini dipotong. Akan tetapi, presiden malah menambah jabatan sejumlah menteri.
"Kenapa nggak itu yang dipotong akar tunjang. Maka jangan bermain-main dengan konstitusi dan jangan bermain-main dengan aspirasi rakyat," katanya.
Ketika ditanya apakah maksud dipotong akarnya adalah dipecat, diganti atau lain sebagainya, menurutnya adalah hak prerogatif presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden. Tapi presidennya kan semakin memberi jabatan kan. Maka saya nggak tahu lah. Saya tidak berada pada pikiran politik. Pecat, potong apa ganti segala macam," kata Din.
"Tapi jelas harus diakui itu sumber, sumber dari mala petaka. Dan ini belum tentu berhenti lho. Maka jangan bermain-main dalam suasana kita ada musibah pandemi seperti ini," katanya.
Sumber: kumparan
