WANHEARTNEWS.COM - Pernyataan Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi yang mengatakan bahwa big data luhut bukan data pemerintah tapi internal milik Luhut Binsar Pandjaitan dikritik tajam.
Dalam pernyataannya, Jodi Mahardi mengatakan bahwa Luhut memiliki hak untuk membuka atau tidak data tersebut. Sebab big data tidak menggunakan anggaran pemerintah.
"Nggak pakai anggaran atau resources pemerintah. Terserah pihak Pak Luhut lah mau buka atau nggak," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Adamsyah Wahab merasa aneh dengan jawaban itu. Menurutnya, publik tidak akan masalah dengan penjelasan bahwa big data itu bersifat rahasia.
“Big data sifatnya rahasia. Ok fine,” ujarnya lewat akun Twitter rpibadi, Selasa (5/4).
Masalah muncul, kata pria yang akrab disapa Don Adam ini, karena data yang bersifat rahasia itu dipamerkan ke publik. Lalu masyarakat dipaksa untuk ikut dalam kudeta konstitusi.
“Lalu dengan yang sifatnya yang rahasia tersebut kita dipaksa untuk ikutan kudeta konstitusi. Lha, kok enak?” tutupnya.
Sumber: RMOL
