WANHEARTNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menanggapi kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya lewat parodi politik di acara Republik Mimpi atau Republik BBM (Benar-Benar Mumet).
Menurutnya, saat ini sudah sulit untuk mengkritik pemerintah melalui parodi politik.
Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk menyentil telinga pemerintah melalui sindiran-sindiran di sebuah acara.
"Situasinya berbeda, kritik parodi melalui representasi itu akan efektif kalau ada dua hal, yaitu kekuasaan berhadapan secara langsung dengan publik. Itu akan berhasil, tapi situasi hari ini tidak begitu. Hari ini kita menghadapi situasi kelompok yang sama-sama bertarung untuk kekuasaan," ujar Dedi, Jumat, 29 April.
Kedua, publik yang mendukung kekuasaan secara penuh tanpa memikirkan situasi yang lain.
Ketiga, kritik cenderung kecil dalam kelompok publik.
"Kritik tersebut muncul dari kelompok tapi minoritas, sehingga ketika ada kritik parodi atau kegiatan representasi itu sebelum dia sampai kepada kekuasaan dengan tujuan, dia sudah akan dihantam atau dicounter dulu oleh kelompok publik yang mendukung kekuasaan," kata Dedi.
Oleh karena itu, Dedi menilai, semua isu propaganda hari ini hampir semua tidak efektif pada kekuasaan.
Karena kekuasaan hari ini secara aktif sudah mengkondisikan diri melalui berbagai cara, misalnya pemeliharaan buzzer untuk pengkondisian tertentu yang di mana mereka bebas mengutarakan apapun selama dia tidak menyerang pemerintah.
"Sementara publik yang aktif mengkritik akan berhadapan dengan publik itu sendiri. Sehingga terjadi yang namanya kebiasan informasi atau informasi yang tidak utuh sampai ke tujuan," katanya.
Lantas, bagaimana kritik dikelola agar kekuasaan tidak kebablasan?
Dedi menyebut, kekuasaan saat ini sudah terlalu dominan, baik di kabinet maupun di tingkatan publik.
Sehingga untuk membuat komitmen kepada publik memang agak sulit.
"Ini adalah masalah kita bersama," sebutnya.
"Tapi bagaimanapun juga kritik yang tidak ditujukan secara langsung itu sebatas alternatif. Jadi kita tidak bisa bicara soal efisiensinya dulu tapi itu adalah alternatif yang terbaik saat ini. Karena kalau terlalu jelas sudah banyak kelompok politis yang berhadapan dengan pihak yang berwajib," sambung Dedi.
Dedi mengatakan, saat ini tidak ada kasus yang melibatkan tokoh politis sosial yang betul-betul konfirm adalah kriminal. Tapi hanya sebatas asumsi-asumsi.
"Makanya UU yang digunakan pun adalah UU yang multitafsir. Salah satunya UU ITE, kan itu multitafsir semuanya, tidak tegak bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, itu hanya berkorelasi seseorang itu terima atau tidak," jelas Dedi.
Meski demikian, kritik lewat parodi tersebut tidaklah percuma.
Hanya saja tidak efektif untuk menembus telinga pemerintah sebagai tujuan daripada kritik itu sendiri.
"Percuma sih tidak ya, kritik dengan model kreatif efektif untuk mempropaganda saja. Tetapi tidak efektif untuk sampai kepada tujuan karena tujuannya itu kekuasaan yang memang sudah bebal," ucap Dedi.
Pada saat bersamaan, kekuasaan sudah membentengi diri dengan menyuburkan atau menghidupkan kelompok civil lain yang bisa mengendalikan, seperti buzzer politik.
"Jadi bukan kritiknya yang sia-sia, tapi kekuasaan yang terlalu tebal muka sehingga mereka menyengaja untuk menutup telinga," demikian Dedi Kurnia Syah. voi
