WANHEARTNEWS.COM - Pakar ekonomi senior, Faisal Basri menyoroti masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal mensejahterakan rakyat selama tujuh tahun menjabat sebagai presiden.
Hal ini terlihat dari kenaikan harga-harga seperti minyak goreng dan BBM.
Komentar Faisal Basri ini sebagai respon atas naiknya harga BBM jenis Pertamax, minyak goreng dan juga PPN menjadi 11 persen.
Faisal Basri menyebut jika pada saat harga minyak dunia turun, pemerintah tidak menurunkan harga BBM secara proporsional.
Yang ada pemerintah malah menaikkan harga, seperti yang terjadi sekarang ini.
Dia kemudian mencontohkan penurunan harga dengan mengambil angka penurunan 30 persen, dari angka ini menurut Faisal Basri pemerintah semestinya menurunkan harga sebesar 10 persen, 20 persen untuk tabungan dana stabilisasi sehingga ketika terjadi lonjakan harga, BBM tidak ikut mengalami kenaikan karena telah disiapkan dana stabilisasi.
Selain itu, dia juga menyinggung soal cita-cita Jokowi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi meroket dan rakyat sejahtera selama masa pemerintahannya.
Namun, menurut Faisal Basri, yang terjadi sekarang adalah kebalikannya dari apa yang menjadi cita-cita Jokowi, terbukti dengan harga minyak goreng yang mahal serta harga BBM melonkak tinggi.
“Pak Jokowi itu cita-citanya pertumbuhan ekonomi meroket 7 persen, rakyat sejahtera. Nah dia 7 tahun ini gagal menyejahterakan sebagian rakyat, makanya kalau ada kenaikan sedikit rakyatnya sudah kaget karena nggak sanggup,” kata Faisal Basri dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube VDVC Talk, dikutip pada, Kamis 7 April 2022.
Antrian warga untuk mendapatkan minyak goreng beberapa waktu lalu juga menjadi sorotan Faisal Basri, menurutnya rakyat tidak hidup dalam kesejahteraan tetapi hidup dalam kungkungan hidup pas-pasan yang ia sebut dengan hidup insecur.
Pendapatan dan pengeluaran kerap kali membuat masyarakat hidup insecure menurut Faisal Basri, olehnya itu ada kenaikan harga sedikit saja akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena sisa penghasilan tidak cukup untuk menutupi kenaikan harga.
Sehingga, menurut Faisal Basri, masayarakat dalam mengahadapi kenaikan harga harus rela mengantri untuk mendapatkan stok seperti pada kasus minyak goreng.
Masyarakat rela antri untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng dengan harga murah.
“Kita masih gagal untuk menyejahterakan rakyat, tapi luar bisa untuk membikin orang kaya tambah kaya. Kalau untuk rakyat kadonya PPN naik, kalau untuk orang kaya pajak perusahaan turun, kalau minyak goreng kena PPN 11 persen sekarang, kalau beli mobil bebas PPN BM,” kata Faisal Basri.
Kemudian untuk harga minyak goreng, Faisal Basri mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk minyak goreng dijanjikan minyak goreng curah tersedia dengan harga Rp 14. 000 per liter, harga kemasan Rp. 20.000 perliter.
Namun, harga ini terjadi perbedaan dari apa yang diucapkan pemerintah dengan kenyataan di pasaran yang nyatanya masih sangat mahal.
Kebijakan apapun yang diambil pemerintah menurut Faisal Basri tidak akan pernah efektif jika kebijakan itu merusak logika sehat masyarakat seperti perbedaan harga dari pemerintah dan yang ada di pasaran. terkini]
