WANHEARTNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bangga memamerkan pencapaian pembangunan jalan tol sejak memimpin dari 2014 hingga kini. Hal itu ia lakukan dan diunggah dalam akun media sosial Twitter miliknya @jokowi beberapa waktu lalu.
“Selama 40 tahun, Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Maka, mulai tahun 2014 itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Berapa Panjang jalan tol yang kita bangun 7 tahun terakhir? 1.900km,” kata orang nomor satu di Bumi Pertiwi itu, dilansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (17/4/2022).
Pernyataan ini mendapat banyak tanggapan dari warganet. Termasuk Achmad Nur Hidayat MPP, seorang Pakar Kebijakan Publik. Dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (16/4/2022) kemarain, ia menyebut, di pertanyaan itu ada miss leading yang dilakukan Jokowi.
"Pertanyaanya buat apa 1.900 km kalau kemudian masyarakat masih menderita, dalam arti nilai kemanfaatan tidak dirasakan masyarakat," ucapnya.
Selama 40 tahun, Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Maka, mulai tahun 2014 itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Kalimantan, sampai Sulawesi.
— Joko Widodo (@jokowi) April 14, 2022
Berapa panjang jalan tol yang kita bangun 7 tahun terakhir? 1.900 km. pic.twitter.com/uTgawc6MMf
Ia melanjutkan apakah kemudian rantai distribusi bahan sembako sebagai contoh menjadi lebih baik sehingga harga bisa murah. Namun ia menegaskan justru hal lainnya.
"Ternyata tidak. Artinya adanya jalan tol yang dibangun direzim ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan, apakah layak pembangunan jalan tol tersebut dianggap sebuah prestasi. Karene menurutnya, yang terjadi kini pembiayaan yang secara jor-joran itu menggunakan dana hutang yang besarnya sampe kurang lebih Rp 5 ribu triliun.
"Tentunya ini sangat tidak layak karena siapapun presidennya untuk membangun apapun dengan hutang itu pasti bisa. Yang ujungnya menjadi beban yang harus ditanggung oleh rakyat untuk waktu yang sangat panjang," jelas Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta ini.
Ia menyebut, yang mengkhawatirkan adalah tarif tol yang semakin tinggi. Artinya, jalan tol ini hanya untuk kepentingan bisnis semata.
"Pengguna jalan tol hanya para pemilik mobil. Rakyat kecil tidak merasakan kemanfaatannya. Dikatakan prestasi jika rezim mampu mendatangkan pendapatan negara yang tinggi dan membiayai itu semua dan memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat banyak maka pembangunan jalan tol tersebut patut diacungi jempol," pungkasnya
Sumber: suara
