Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengingatkan bahwa angka ini berbahaya bagi kesehatan keuangan negara dan tata kelola negara. Sekalipun jika dibandingkan dengan PDB, utang masih berkisar 40,17 persen atau angka yang masih dianggap aman oleh pemerintah.
“Tapi angka itu pasti merangkak naik terus mendekati 60 persen batas tertinggi yang disyaratkan oleh UU Keuangan Negara. Jika dilihat dari kinerja ekonomi pemerintah saat ini, tidak menutup kemungkinan, Jokowi akan tambah utang lagi," ujarnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/4/2022).
Jika terus menambah utang, maka akan menambah beban keuangan negara yang mengakibatkan negara semakin tidak berdaya dan berwibawa.
Muslim lantas membandingkan kinerja Joko Widodo dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengelola utang. Di mana SBY dengan tegas melunasi utang RI ke IMF lebih cepat. Sementara di era Jokowi, untuk membayar bunga utang saja diperlukan utang baru.
"Apakah Jokowi sudah tidak mampu kelola negara lagi selain berutang dan berutang? Tidak kah ini berbahaya bagi kelangsungan negara ini? Tidak kah negeri telah tergadai karena utang oleh Jokowi yang bikin prestasi utang?” tuturnya.
Terakhir, Muslim menilai bahwa Jokowi pantas untuk dijuluki sebagai bapak utang.
“Pantas lah kalau Jokowi disebut “Bapak Utang” dari prestasi pencapaian utangnya dibanding dengan jumlah utang presiden sebelumnya," pungkas Muslim. [RMOL]
