WANHEARTNEWS.COM - Sejumlah keluhan dari para pekerja di berbagai daerah dan sektor kerja langsung masuk ke telinga Jumhur Hidayat yang belum genap dua bulan menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Teranyar, Jumhur mendapat aduan tentang RS Bakti Timah yang manajemennya pindah ke IHC (Indonesia Healthcare Corporation) akibat dibentuknya Sub Holding Kesehatan. Laporan itu dia terima langsung dalam acara konsolidasi dengan seluruh Pengurus Unit Kerja (PUK) KSPSI se-Pulau Bangka di Tanjung Pinang, Bangka Belitung, Kamis (21/4).
Menanggapi laporan tersebut, Jumhur Hidayat tegas meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak tinggal diam. Erick Thohir harus peka di saat kesejahteraan buruh RS Bakti Timah menjadi berkurang hanya gara-gara Sub Holding.
“Lebih ngawur lagi ada union busting (penghancuran serikat pekerja) pula dengan ancaman ke Pengurus Unit Kerja. Haduh hari gini perusahaan negara masih abai urusan buruh. Gi mana mau jadi teladan buat swasta,” kata Jumhur kepada wartawan, Jumat (22/4).
Tidak cukup sampai di situ, Jumhur juga mengurai nasib buruh di pertambangan timah di bawah PT. Timah. Buruh tambang yang menjadi buruh pada perusahaan yang bermitra dengan PT. Timah nasibnya belum jelas. Katanya, hak-hak normatif yang paling dasar saja belum dipenuhi.
"Yang salah ya PT. Timah lah karena harusnya dia memverifikasi mitranya, apa melanggar HAM atau tidak. Kalau melanggar harus dicek kenapa, karena jangan-jangan memang dana dari PT. Timah ke mitra itu yang minim,” kata Jumhur lagi.
Jumhur dalam kunjungannya ke Bangka merasa prihatin karena kekayaan Bangka dari timah terbilang luar biasa. Tapi keadaan masyarakat lokal tidak tercermin dari potensi kekayaan alam yang dimiliki.
"Lantas ke mana itu kekayaan alam yang bertriliun-triliun selama ini?” tanyanya.
Jumhur Hidayat semakin bingung lantaran di saat laporan tentang bobroknya sistem perlindungan pekerja di BUMN membludak, Menteri BUMN Erick Thohir justru sibuk perkara pencapresan.
"Harusnya Erick Tohir urus dulu tuh buruh-buruh di BUMN agar jangan terjadi exploitation of people by state!” pungkas Jumhur
Sumber: RMOL
