WANHEARTNEWS.COM - Langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuktikan klaim big data terkait mayoritas masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda, sudah tepat.
Pasalnya, seorang pejabat negara sejatinya memiliki tanggung jawab atas apa yang disampaikan di publik.
"Mestinya dibuka ke publik. Etika kepemimpinan, apalagi pejabat negara, mesti transparan dan akuntabel," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (14/4).
Sebab, kata dia, Luhut kadung melemparkan wacana penundaan Pemilu 2024 dengan klaim big data dan secara otomatis itu menjadi isu publik. Jadi sudah semestinya dibuka saja kepada publik data tersebut.
"Biar diskusinya tuntas. Data dibalas data. Analisa dibalas analisa. Jika tidak dibuka justru hanya menimbulkan kebisingan. Tidak produktif," tegas anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Mardani menyebut persoalan apakah klaim big data apabila yang tidak dijelaskan kepada publik bisa disebut menyebarkan informasi bohong atau hoax, sepenuhnya kewenangan penegak hukum.
"Bab hukuman, monggo aparat yang berwenang," pungkasnya.
Sumber: RMOL
