WANHEARTNEWS.COM - Upaya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan memuluskan wacana penundaan Pemilu disikapi tegas oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
La Nyalla mengingatkan Luhut bahwa wacana penundaan Pemilu bisa memicu kemarahan publik. Secara tegas ia meminta Luhut segera menghentikan upaya merealisasikan penundaan Pemilu.
Bukan sekali ini saja, La Nyalla ngepret Luhut untuk tidak lagi melakukan operasi penundaan Pemilu. Menurut LaNyalla, isu penundaan Pemilu jelas melanggar aturan negara, bahkan cenderung membahayakan bagi bangsa Indonesia.
"Demi kebaikan bangsa dan negata, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini," demikian kata La Nyalla.
Lebih lanjut, La Nyalla menguraikan bahwa indikasi kemarahan publik terus menguat akhir-akhir ini.
Ia mengaku memiliki analisa big data milik DPD RI, dari data itu ditemukan kecenderungan penurunan masyarakat yang senang jika deklarasi Jokowi 3 periode. Diungkapkan La Nyalla angkanya dari 28 persen menjadi 23 persen.
Dari pantauan big data DPD, jelas La Nyalla, masyarakat makin marah karena kenaikan harga sembako.
"Naiknya harga kebutupan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen," pungkas La Nyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI ini juga menjelaskan bahwa angka persentase kemarahan publik menyikapi wacana penundaan Pemilu meningkat dari bulan lalu sebesar 8 persen menjadi 12 persen.
Atas temuan ini, La Nyalla mengaku khawatir akan diikuti aksi lanjutan masyarakat dengan turun ke jalan. Ia mencontohkan, sudah ada gerakan mahasiswa yang menyuarakan penolakan itu.
"Ini menunjukkan indikator yang digunakan DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan," pungkas La Nyalla.
Sumber: RMOL
