WANHEARTNEWS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan ketidaksetujuannya atas sinyal kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan gas LPG 3 kilogram yang diutarakan Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.
Mulyanto memandang pernyataan luhut menimbulkan keresahan dan meneror masyarakat. Apalagi, sinyal kenaikan harga sumber energi ini belum pernah dibahas di DPR.
“Pernyataannya membuat resah dan meneror masyarakat dengan serentetan ancaman kenaikan harga-harga sumber energi kebutuhan sehari-hari mereka. Apalagi kalau gas LPG 3 kg dan Pertalite juga ikut dinaikan, yang merupakan hajat hidup orang banyak," kata Mulyanto dalam keterangannya, Minggu, 3 April.
Mulyanto juga menilai Luhut tak berhak untuk mengumumkan rencana kenaikan harga Pertalite dan gas LPG. Sebab, hal ini mestinya diutarakan oleh Menteri ESDM atau Menteri Keuangan, sesuai dengan kapasitas dan portofolio kementeriannya.
“Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengingatkan Pak Luhut ini. Agar jangan terlalu banyak mengobral berbagai ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan membuat masyarakat resah. Karena masyarakat masih kesulitan dengan beban yang ada,” ucapnya Mulyanto.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah berencana akan menaikkan harga bensin Pertalite dan gas LPG 3 Kilogram (kg). Luhut menuturkan, pemerintah juga akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut.
"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan) bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujar Luhut dalam keterangannya kepada media, Jumat 1 April.
Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari efisiensi pemerintah akibat imbas dari kenaikan harga sejumlah komoditas dan dampak konflik geopolitik Ukraina dan Rusia.
Rencana tersebut, lanjutnya, sudah ia kemukakan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Luhut juga memastikan subsidi untuk masyarakat juga masih akan terus diberlakukan.
Sumber: voi
