WANHEARTNEWS.COM - Penolakan Luhut Binsar Pandjaitan membuka klaim big data penundaan pemilu 2024 sangat disesalkan. Sebagai pejabat publik, seharusnya Luhut lebih transparan membuka klaim yang sudah membuat gaduh publik.
"Harusnya ketika menyangkut (big data), ini kan tidak main-main ya. Artinya big data itu dikaitkan dengan agenda politik, harusnya disampaikan transparan ke publik,” kata politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).
Pihaknya menambahkan, seorang pejabat tinggi negara harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan tidak boleh menutupi fakta kepada masyarakat.
"Itulah bentuk transparansi keterbukaan informasi dari seorang pejabat atau penyelenggara negara, semua ucapan pejabat dan penyelenggara negara itu memiliki konsekuensi, apalagi menyangkut data,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Menurutnya, LBP harus segera mengungkap big data tersebut lantaran bukan bersifat kerahasiaan negara.
"Apa yang si kalau dibuka? Kecuali data bersifat kerahasiaan negara, itu memang enggak boleh dibuka. Ini kan katanya data pribadi, boleh saja, menganut azas transparansi keterbukaan,” tutupnya.
Sumber: RMOL
