WANHEARTNEWS.COM - Ribuan massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya mulai berorasi setibanya di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis siang (21/4).
Sebelum bergerak ke depan gedung DPR, massa berkumpul terlebih di depan Gedung TVRI, Senayan, Jakarta.
Ketua KASBI, Nining Elitos mengatakan, massa aksi dipastikan masih akan terus bertambah. Meskipun, ada beberapa simpul mahasiswa yang sempat tertahan oleh aparat kepolisian di sejumlah titik saat menuju DPR.
"Ada beberapa kawan-kawan kita, mahasiswa, masih tersendat di perjalanan karena ada penyekatan. Tadi juga kawan-kawan buruh selain dari KASBI juga tersekat untuk masuk ke sini," kata Nining kepada wartawan di lokasi.
Namun begitu, Nining menegaskan, semua pihak tidak perlu khawatir sebab aksi yang tergabung dalam "Aliansi Gerakan Rakyat" ini adalah aksi damai.
"Tidak usah khawatir, aksi ini adalah aksi damai di mana aksi ini adalah menuntut persoalan dan nasib rakyat," pungkasnya.
Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, massa yang didominasi pakaian serbamerah ini masih berorasi dan meneriakkan yel-yel. Tampak juga seratusan mahasiswa dari KRPI mulai berdatangan dan bergabung dengan massa buruh KASBI.
Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan "Turunkan Harga BBM, Minyak Goreng, Gas ELPIJI, Tari Listrik PDAM, PPN".
Dalam aksinya kali ini, Aliansi Gerakan Rakyat ini membawa sejumlah tuntutan. Yakni Hentikan pembahasan UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker Inkonstitusional di DPR (Tolak Revisi UU No 12 Tahun 2011 Tentang P3); Tolak Revisi UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja; Hentikan kriminalisasi terhadap Gerakan Rakyat dan Tuntaskan Pelanggaran HAM sekang juga.
Kemudian, Turunkan Harga! (BBM, Minyak Goreng, PDAM, Listik, Tol, dan PPN); Negara harustTegas terhadap koruptor (tangkap, adili, dan sita harta koruptor);
Redistribusi Kekayaan Nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, pemukiman, fasilitas publik, dan makan) secara gratis untuk Rakyat.
Tuntutan lainnya adalah Tolak penundaan pemilu dan masa perpanjangan jabatan presiden, dan presiden harus bertindak tegas terhadap para menteri yang memberikan statement 3 periode; Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan terhadap buruh migran; Wujudkan feforma agraria sejati (tanah, alat dan teknologi untuk kaum tani); dan Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana Revisi UU SISDIKNAS.
Sumber: rmol
