WANHEARTNEWS.COM - Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300 ribu per tiga bulan untuk masyarakat, dianggap pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, sebagai tindakan yang tidak tepat.
Menurut Ujang, akar persoalan yang menyebabkan minyak goreng mahal adalah kelangkaan akibat ulah mafia.
Dengan Jokowi memutuskan mengeluarkan BLT, Ujang menilai secara tidak langsung pemerintah menyatakan tidak bisa mengungkap jaringan mafia tersebut.
"Jika harga minyak masih tinggi dan tak ada solusinya, sama saja negara kalah oleh mafia minyak goreng," ujar Ujang saat dihubungi, Sabtu, 2 April 2022.
Ujang mengatakan, bantuan sebesar Rp100 per bulan juga dirasa terlalu kecil, jika dibandingkan dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok saat ini.
Sehingga, bantuan tersebut dinilai hanya akan "numpang lewat" di masyarakat saja.
Alih-alih menggelontorkan BLT, Ujang menyarankan pemerintah fokus mencari solusi menurunkan harga minyak goreng agar stabil dan murah.
"BLT itu bukan solusi. Itu cara pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pola umum dan pola lama, membantu rakyat, agar dapat efek positif bagi Jokowi," kata Ujang.
Bantuan sebesar Rp100 ribu per bulan itu bakal langsung dirapel menjadi Rp300 ribu untuk tiga bulan, yakni April , Mei, dan Juni dan mulai disalurkan sejak awal April 2022.
Jokowi mengatakan, bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).
Selain itu, Jokowi mengatakan bantuan ini juga bakal diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.
"Terakhir saya minta Kemenkeu, Kemensos, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar," ujar Jokowi. tempo
