WANHEARTNEWS.COM - Sejumlah pengamat buka suara terkait keputusan Majelis Umum PBB untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Keputusan itu, yang tentu saja atas dorongan AS, menjadi preseden berbahaya yang dapat memecah PBB dan merusak tatanan internasional berbasis aturan. Menuding AS dan Barat mempromosikan mentalitas Perang Dingin yang baru di PBB.
"Pemungutan suara itu telah menetapkan preseden berbahaya, bahwa resolusi tanpa penyelidikan yang solid (ternyata) dapat dibawa ke PBB di mana negara-negara anggota kemudian diculik oleh ideologi politik dan dipaksa untuk memilih," kata Zhu Ying, seorang profesor dari National Human Rights Education and Training Base of Southwest, seperti dikutip dari Global Times, Sabtu (9/4)
Zhu Ying juga menilai AS dan Barat menggunakan media mereka untuk menggambarkan negara-negara yang memveto resolusi tersebut sebagai pendukung Rusia. As dan Barat juga mencoba untuk membagi dunia menjadi apa yang disebut benar dan jahat, dan untuk membungkam negara-negara yang mencari kebenaran atau memiliki pendapat yang berbeda dari Barat.
Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada Kamis (7/4), isinya menyerukan agar Rusia ditangguhkan dari Dewan Hak Asasi Manusia. Dalam Majelis yang beranggotakan 193 negara, 93 negara memberikan suara mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain.
Rusia, China, Iran dan Vietnam termasuk di antara mereka yang memberikan suara menentang. Mereka yang abstain termasuk India, Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Pakistan, dan Singapura.
Menurut rilis PBB, resolusi dibawa ke Majelis setelah beredar foto berisi adegan yang mengganggu dari "insiden Bucha."
Sementara menurut pengamat, pemungutan suara resolusi sebenarnya tidak mewakili fakta "insiden Bucha". Namun, AS dan Barat memaksa negara-negara lain untuk bergabung dengan mereka dalam mengkritik Rusia.
Misalnya, media Rusia TASS melaporkan bahwa Serbia memilih ya karena tekanan dan pemerasan Barat, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan pada Kamis di televisi nasional.
Yasir Habib Khan, pendiri dan presiden Institut Hubungan Internasional dan Penelitian Media di Pakistan, mengatakan bahwa tuduhan terhadap Rusia atas "insiden Bucha" belum terbukti.
"Dunia sangat membutuhkan PBB untuk memastikan kesetaraan, keadilan, dan rasa hormat kepada semua. Namun, peran PBB untuk menyatukan dunia, justru sedang surut karena diam atas kekacauan yang dipimpin AS di Libya, Tunisia, Iran, Suriah, Yaman dan Afghanistan. Keikutsertaan Barat yang tergesa-gesa terhadap resolusi yang didorong AS terhadap Rusia di PBB menyangkal nilai-nilai internasional berbasis aturan," papar Khan.
Timofei Bordachev, direktur program Valdai Club yang berbasis di Moskow, mencatat bahwa pemungutan suara untuk resolusi yang menargetkan Rusia menunjukkan mentalitas perang dan hal itu buruk bagi kerja sama internasional dalam isu-isu sensitif.
Sedangkan perwakilan tetap China untuk PBB, Zhang Jun, menguraikan alasan mengapa China memilih menolak resolusi itu. "Karena tidak dirancang secara terbuka dan transparan. Langkah tergesa-gesa itu telah memaksa negara-negara untuk memihak, yang akan memperburuk perpecahan di antara negara-negara anggota PBB dan mengintensifkan konflik antara pihak-pihak terkait," kata Zhang Jun.
Ia mendesak agar segera dilakukan verifikasi terhadap peristiwa itu untuk mengetahui kebenarannya.
"Setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta. Sebelum gambaran lengkap jelas, semua pihak harus menahan diri dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar," ujarnya.
Zhu Ying juga telah memperingatkan bahwa dengan menggunakan resolusi, AS dapat menjual lebih banyak senjata ke Ukraina, membuat konflik berlangsung lebih lama seperti yang diinginkan AS untuk tujuan strategisnya sendiri.
Yang Jin, seorang rekan peneliti di Institut Studi Rusia, Eropa Timur dan Asia Tengah di Akademi Ilmu Sosial China, juga turut berbicara terkait keputusan PBB.
"Penangguhan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dapat merusak citranya tetapi tidak akan mempengaruhi operasinya di Ukraina, dan mengingat situasi saat ini, ada sedikit kemungkinan bagi Rusia dan Ukraina untuk mendapatkan hasil positif dari pembicaraan damai," katanya.
Tak hanya para pakar, warganet di Twitter ikut berkomentar setelah PBB memposting hasil penghitungan di akun Twitter-nya. Banyak dari mereka yang bertanya mengapa negara-negara yang menyuarakan setuju atas penangguhan Rusia tidak mengusir AS dari badan hak asasi manusia PBB ketika membom warga sipil di Irak, Suriah dan Afghanistan.
Sumber: rmol
