WANHEARTNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ossy Dermawan, menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, soal tren perkembangan utang pemerintah naik terus, tidak terkecuali pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ossy menuturkan dalam akun Twitter @OssyDermawan, cuitan Yustinus yang melihat peningkatan utang dalam bentuk nominal saja itu kurang adil. Karena, jika dilihat secara relatif tanpa efek inflasi melalui rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), utang ketika masa SBY justru menurun.
"Debt-to-GDP ratio berhasil diturunkan oleh SBY dari sekitar 56 persen pada tahun 2004 menjadi sekitar 24 persen pada tahun 2014 (selama 10 tahun). Kalau sekarang Debt-to-GDP ratio tersebut naik lagi menjadi sekitar 40 persen, silakan rakyat menilainya," tutur Ossy, dikutip Sabtu (9/4).
Ossy pun melanjutkan, dengan rasio utang terhadap PDB yang rendah di masa pemerintahan SBY menunjukkan beban fiskal pemerintah untuk membayar bunga dan pokok utang jadi lebih kecil. Dengan begitu, besaran fiskal yang tersedia untuk mendorong ekonomi lebih besar.
"Itulah sebabnya (di antara beberapa penyebab lain) mengapa laju pertumbuhan ekonomi SBY lebih tinggi dibanding Jokowi. Karena, proporsi fiskal untuk membangun relatif lebih besar, sehingga hasilnya (laju pertumbuhan ekonomi alias GDP growth) di masa SBY lebih tinggi dibandingkan saat ini," tegasnya.
Adapun Staf Pribadi SBY ini juga menyinggung bahwa Menteri Keuangan pemerintahan SBY dan Jokowi sama yaitu Sri Mulyani. Namun, kinerja rasio utang terhadap PDB maupun laju pertumbuhan ekonomi kedua pemerintahan bisa berbeda karena faktor kepemimpinan.
"Lalu mengapa kinerja ekonominya berbeda? Jawabnya, to some extent, leadership matters," kata Ossy.
Ossy menegaskan, kepemimpinan SBY menyebabkan semua sektor bergerak, tidak hanya sektor khusus seperti . Dia menilai, struktur perekonomian di masa SBY pun lebih kokoh.
"Jika ada yang menyampaikan bahwa perekonomian kita saat ini menurun karena Covid, mungkin ada benarnya. Namun, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi RI sebelum pandemi pun sudah memiliki tren yang menurun atau paling tidak stagnan," tandasnya.
Sebelumnya, dalam cuitannya di akun Twitter @prastow, Yustinus menjelaskan seluk beluk utang pemerintah, tidak hanya perkembangan nominal tapi juga alasan penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban.
"Utang pemerintah memang mengalami peningkatan secara nominal dari era awal Reformasi, pemerintahan SBY, lalu masa pemerintahan Jokowi. Kelihatan sekali penambahan signifikan terjadi saat pandemi. Dari total Rp 4.247 T (Okt 2014-Des 2021), Rp 2.122 T atau 50 persen ditarik 2020-21," tulis Yustinus.
Sementara itu, Yustinus juga memaparkan bahwa hingga akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah Rp 7.014,6 triliun atau 40,17 persen dari PDB.
"Posisi aman karena jauh di bawah batas UU 17/2003 yakni 60 persen. Terlebih saat ini dominasi kepemilikan investor domestik meningkat sehingga ekonomi kita lebih tahan terhadap dinamika global dan domestik," kata dia.
Sumber: rmol
