WANHEARTNEWS.COM - Rusia mantap meloloskan dekrit yang menetapkan bahwa pembeli asing harus membayar dengan mata uang rubel untuk gas Rusia. Jika mereka menolak, maka itu sama dengan pelanggaran kontrak, dan Rusia berhak menghentikan pengiriman.
Presiden Vladimir Putin mengatakan dalam pertemuan Kamis (31/3) yang membahas sektor penerbangan, bahwa dekrit tersebut telah ia tandatangani di hari itu juga dan akan berlaku efektif mulai Jumat (1/4).
“Untuk membeli gas alam Rusia, mereka harus membuka rekening rubel di bank Rusia. Dari rekening-rekening inilah pembayaran akan dilakukan untuk pengiriman gas mulai besok,” kata Putin dalam pidatonya itu.
Jika pembeli gas dari 'negara-negara yang tidak bersahabat' menolak untuk membayar gas dalam rubel, Rusia akan menganggapnya sebagai pelanggaran kontrak.
"Jika pembayaran dengan rubel tidak dilakukan, maka kami akan menganggap ini sebagai kegagalan pembeli untuk melakukan komitmen dengan semua implikasinya," ujar Putin.
Di dalam dekrit ktu juga diuraikan bahwa pembeli gas Rusia harus menggunakan rekening khusus di Gazprombank untuk membayar impor gas Rusia.
Pembeli asing sekarang wajib mentransfer mata uang asing ke satu rekening khusus, yang disebut 'K'. Gazprombank kemudian akan membeli rubel atas nama pembeli gas untuk mentransfer rubel ke akun K tersebut.
Putin mengatakan peralihan itu dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan Rusia, dan akan tetap pada kewajibannya pada semua kontrak.
Pernyataan Putin muncul untuk menanggapi penolakan dari Kelompok G7 terhadap pembayaran dengan rubel.
Menteri energi Jerman, Robert Habeck, mengatakan bahwa para menteri di G7 menuding apa yang ditetapkan Rusia terkait pembayaran dengan rubel adalah 'sebuah pelanggaran sepihak' dari kontrak yang ada.
Dia mengatakan para pejabat dari Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada akan bertemu pada Jumat (1/4) untuk mengoordinasikan posisi mereka terhadap ketentuan ini. Perwakilan Uni Eropa juga dikabarkan akan hadir.
Habeck mengatakan bahwa pembayaran dalam rubel tidak dapat diterima.
"Kami akan mendesak perusahaan yang terkena dampak untuk tidak mengikuti permintaan (Presiden Rusia Vladimir) Putin," katanya.
Sumber: RMOL
