WANHEARTNEWS.COM - Refly Harun angkat bicara terkait big data yang dimiliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi landasan wacana penundaan pemilu 2024.
Refly menyebut bahwa soal big data tersebut ngeri-ngeri sedap. Ditegaskan oleh Refly di kanal Youtube miliknya, Luhut bicara di luar tupoksinya sebagai Menko.
"Tapi masalahnya, dalam mandatnya adalah sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, harusnya mandat itulah yang harus dia kerjakan," ungkap Refly mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (13/4/2022).
Menurut ahli hukum itu, data yang disampaikan Luhut itu tidak bisa dibuktikan dan ini juga bermasalah.
Bahkan Refly menyebut apa yang dilakukan Luhut, kadar kesalahannya lebih besar dibandingkan mereka-mereka yang dipenjara atau ditahan hanya karena dianggap menyebarkan berita bohong atau hoaks.
"Apakah Luhut harus juga dikenakan pasal tersebut? No, no. Saya bukan pendukung itu. Tapi, sekali lagi saya katakan dalam berdemokrasi, lawan data dengan data, argumentasi dengan argumentasi. Bukan argumentasi dengan laporan polisi atau data dengan ancaman penjara,"
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan berdebat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Perdebatan ini terkait klaim big data yang menjadi rujukan wacana penundaan pemilu 2024.
Luhut menegaskan bahwa ia tidak merasa bahwa dirinya meminta Jokowi untuk menjabat tiga periode. Ia menyebut bahwa dirinya hanya mengatakan pemilu ditunda.
Saat mahasiswa meminta Luhut untuk membuka big data yang jadi landasan wacana pemilu ditunda, mantan Komandan Group 3 Sandhi Yudha Kopassus itu meminta para mahasiswa untuk belajar lagi soal perbedaan pendapat di iklim demokrasi.
"Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut, kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat, tidak perlu emosional," ujarnya
Sumber: suara
