Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan terus menjadi bulan-bulanan publik jika terus menolak membuka big data soal tunda Pemilu yang ia klaim beberapa waktu lalu.
Salah satu contohnya, apa yang dialami Luhut saat menghadiri acara di Universitas Indonesia (UI) yang ditagih langsung oleh mahasiswa.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Luhut diminta untuk tidak omdo atau omong doang soal big data tunda Pemilu.
"Karena kalau memang ada data, kapan melakukan risetnya? Kepada siapa saja riset tersebut dilakukan? Siapa yang melakukan riset?," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).
Menurut Saiful, jika hal tersebut tidak segera disampaikan Luhut, maka dianggap tidak elok karena seorang pejabat negara mengajukan bahkan mempelopori adanya penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Kalau mau objektif, mestinya diungkap kepada publik big data yang dimaksud Luhut, termasuk metode riset yang dilakukan. Karena kalau tidak, maka ini soal citra yang bersangkutan, untuk itu baik kiranya data tersebut diungkap kepada publik," saran Saiful.
Nama Luhut pun dianggap akan dikenang baik oleh publik jika berani mengungkapkan big data kepada publik.
"Karena kalau tidak, maka sampai kapanpun yang bersangkutan akan terus menjadi bulan-bulanan publik," pungkas Saiful.
Sumber: rmol
Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Net
