WANHEARTNEWS.COM - Penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan pada 14 Februari 2024 merupakan tanda wacana perpanjangan masa jabatan dan masa jabatan presiden tiga periode yang dilemparkan beberapa menteri dan ketum parpol berakhir.
Namun demikian, anggota DPD RI Fahira Idris berharap materi ruang diskusi publik tidak lantas selesai. Ruang itu harus diisi dengan pembahasan persiapan dan tahapan menuju Pemilu 2024.
Terlebih, anggota KPU dan Bawaslu periode 2022 hingga 2027 sudah dilantik oleh Presiden Jokowi. Sementara tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai tahun ini, tepatnya pada awal Agustus 2022 dengan agenda pendaftaran partai politik.
“Saya berharap kita semua move on dari isu penundaan pemilu atau wacana boleh tiga periode. Saat ini kita pantau dan dukung kerja-kerja KPU dan Bawaslu, termasuk DKPP untuk mempersiapkan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (14/4).
Menurutnya, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, maka akan banyak catatan yang harus diperbaiki. Untuk itu, KPU perlu segera melakukan pemetaan isu-isu strategis Pemilu 2024 dan menjadikannya wacana publik.
“Dengan begitu, kita semua aware tantangan besar penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi berbagai perkembangan pemilu harus segera digencarkan,” sambungnya.
Sumber: rmol
