WANHEARTNEWS.COM - Berita soal rapor merah kinerja emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering muncul di media meski kemudian menguap begitu saja seiring berjalannya waktu.
Malah terhitung 2015, pemerintah secara besar-besaran memberikan modal kepada sejumlah BUMN. Melalui penanaman modal negara (PNM), BUMN diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan.
Namun, meski sudah dapat suntikan dana, tetap saja kinerja keuangan sejumlah BUMN masih buruk. Negara seperti tak kapok melakukan pola penyuntikan PNM tersebut.
"Saat ini banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PNM," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi, pada Senin 23 Mei 2022.
Menurut Mulyadi, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Hal itu membuat beban APBN makin berat. Apalagi, pemerintah tampak nyaman dengan konsep defisit manajemen.
"Ini akan jadi beban APBN dimasa yang akan datang. Kita harus mengkritisi dampak kebijakan utang terhadap APBN, karena transparansi anggaran itu penting. Jangan sampa tiba-tiba ada utang yang tidak terkontrol," ucapnya.
Apalagi dituturkan Mulyadi, utang itu berasal dari pinjaman luar negeri. Pengelolaannya harus transparan dan tepat sasaran. Karena akan berimbas pada kedaulatan ekonomi bangsa kedepannya.
"Sebenarnya, banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan meminimalisir utang atau menjual aset. Jangan sampai improvisasi bisnis yang dilakukan justru mengancam kedaulatan ekonomi negara" ujar dia. ***
Sumber: inilahkoran
