Oleh: Agustinus Edy Kristoanto
Baiklah.
Saya akan buktikan lagi bahwa apa yang saya tulis tentang Telkomsel-GOTO bukan halusinasi melainkan berdasarkan fakta dari sumber kredibel.
Saya juga akan tunjukkan bahwa sepenuhnya analisis adalah buatan saya sendiri, bukan punya orang, bukan berdasarkan draf buatan 'kakak pembina' atau konsultan. Jadi, apa yang teman-teman share tersebut bisa jelas hulunya, yaitu saya. Bukan anonim, akun asli, jelas identitasnya, bisa dicek latar belakangnya.
Berikut tudingan dan jawaban saya...
👉1. Menjelek-jelekkan Menteri BUMN dan kakaknya untuk menghambat pencalonan dalam pemilu 2024. Dibayar oleh kubu sebelah untuk melakukan itu.
Kurang kerjaan! Saya tidak kenal semuanya, baik Menteri BUMN, kakaknya, maupun lawannya. Tidak hidup dari mereka. Mereka jadi pejabat atau tidak, tidak ada pengaruhnya buat hidup saya pribadi. Saya tidak menginginkan kompensasi apapun dari mereka semua.
Tapi akal sehat dan rasa keadilan saya terganggu dan ingin saya tularkan kepada masyarakat. Mari kita lihat posisi para pihak dalam transaksi antara Telkomsel dan GOTO senilai Rp6 triliun lebih itu.
- Menteri BUMN dan Boy Thohir kakak beradik. Menteri BUMN mewakili negara sebagai pemegang saham di BUMN Telkom (52%). Telkom adalah pengendali Telkomsel dengan kepemilikan mayoritas (65%). Boy Thohir adalah pengurus GOTO (komisaris) sekaligus pemegang 1.054.287.487 lembar saham GOTO berdasarkan Akta Perubahan November 2021;
- Menteri BUMN berwenang menilai, mengangkat dan memberhentikan Komisaris BUMN melalui RUPS. Salah satu Komisaris Independen Telkom adalah Bono Daru Adji. Ia sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Audit Telkom. Bono adalah Managing Partner Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners. Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners adalah konsultan hukum yang melakukan pemeriksaan atas fakta-fakta hukum berkaitan dengan IPO GOTO. Kantor itu juga yang mengurus proses merger antara Gojek dan Tokopedia.
- Apa kaitan dengan Jokowi? Sebagai presiden, Menteri BUMN adalah pembantunya!
Apakah kondisi tersebut mencerminkan akhlak baik dan Good Governance? Apakah akal sehat kita bisa menerima adanya situasi di mana potensi KONFLIK KEPENTINGAN sangat besar?
Semakin Presiden Jokowi diam, semakin spekulasi mengular bahwa ia anti-Good Governance. Ia adalah boneka oligarki!
👉2. Mendegradasi perusahaan sebesar GOTO yang di-back up investor kelas dunia. Mengecilkan pengusaha kondang seperti Boy Thohir yang PASTI sudah menyetor modal miliaran/triliunan ke GOTO. Belum lagi ada Astra di GOTO. Tidak mengerti valuasi di masa depan, ekosistem digital, dan besarnya aset perusahaan.
Jangan pakai emosi, lihat fakta.
Modal disetor GOTO cuma Rp918,8 miliar dengan nominal saham Rp1/lembar (Akta November 2021).
Laporan Ekuitas di Prospektus GOTO mencantumkan modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh Rp800,6 miliar dan tambahan modal disetor Rp179,3 miliar. Masih lebih besar setoran Telkomsel Rp6 triliun.
Jumlah aset GOTO Rp148,2 triliun. TAPI terbesarnya adalah GOODWILL, yakni Rp93,8 triliun dan aset tak berwujud Rp13,5 triliun.
Aset tak berwujud yaitu merek dagang, perangkat lunak, dan hubungan pelanggan. Goodwill adalah selisih yang didapat dari perhitungan waktu akuisisi Tokopedia, yang dinilai sebesar Rp93,1 triliun.
Siapa yang menilai aset wajar itu? PT Ernst and Young Indonesia.
Tapi, sekarang, kita semua tahu, Telkom mencatat kerugian sebesar Rp881 miliar di GOTO. (Lihat PSAK 71).
Bagaimana dengan Astra? Laporan Keuangan ASII Q1 2022 mencantumkan investasi mereka di GOTO sebesar Rp12 triliun dan Rp3,5 triliun. Pada LK Tahunan 2020, dicantumkan jenis investasi yang dilakukan PT Asuransi Astra Buana (entitas anak tidak langsung) di GOTO, yang bergerak di bidang asuransi kerugian dan investasi.
Bagi Astra tentu GOTO strategis. Sebab sejalan dengan lini usaha dia di bidang produksi otomotif, leasing, asuransi, suku cadang dsb. Para mitra kan tidak naik kuda untuk mengantar penumpang. Mereka beli kendaraan, beli oli, bayar bunga leasing, bayar premi asuransi, biaya pemeliharaan/perawatan. Jalan dibuat oleh negara, kendaraan dibeli dan dirawat oleh mitra.
Selain itu, GOTO dan TOBA (perusahaan batu bara yang 10% sahamnya digenggam Menko Marives) juga bersekutu bisnis kendaraan listrik dengan membentuk Electrum. Itu kan yang saat ini dibicarakan Jokowi dengan Elon Musk. Mengenai investasi nikel, baterai listrik, dsb.
Klop!
👉3. Apakah bisa diusut korupsinya?
Bisa saja asal politik penegakan hukumnya mendukung, Presidennya tidak tuli terhadap suara masyarakat, hatinya tidak buta oleh jeruji kepentingan politik.
Saya dihubungi banyak orang yang berencana mengadukan kasus ini ke penegak hukum (KPK, Kejagung, dll). Mereka membahas serius mengenai pembuktian unsur-unsur tipikornya.
Ada pula yang berencana memilih jalur politik untuk mendorong Jokowi mencopot Menteri BUMN. Supaya fokus pada urusan kasus ini, tidak banyak main baliho Pemilu 2024 dsb yang di situ juga berpotensi penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kewenangan.
Saya pikir, bagus-bagus saja semua itu. Apapun layak dilakukan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Masyarakat menyimak.
Salam.
*fb penulis
