WANHEARTNEWS.COM - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengkritisi soal presidential threshold 20 persen. Menurutnya, ambang batas pencalonan sebagai presiden itu hanya akan menguntungkan pihak yang berduit atau mendapat dukungan luar negeri yang akan tampil.
"Menurut saya ada dua mazhab ya, ada yang tetap 20 persen. Nah kalau itu memang lantas katanya ada 6 itu. Lagi-lagi lu, lagi-lagi lu. Ada yang sampai 0 persen tekan saja, biar lebih banyak lagi calon-calon anak bangsa ini yang mungkin jadi berlian akan tampil," ujar Amien seusai menjadi pembicara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah, di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Senin (30/5).
“Tapi kalau 20 persen saya kira memang dikunci. Sehingga hanya mereka yang punya duit, hanya mereka yang punya backup luar negeri yang akan menang,” sambungnya.
Mantan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengkritisi tentang model penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Dia mengusulkan agar ada pelibatan partai peserta pemilu agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi partai-partai saat ini banyak yang memiliki IT (Information technology).
“Apalagi, ini maaf ya, model pemilihan umum kita itu yang menghitung kan KPU, padahal yang menerima kan partai-partai. Sehingga saya mengusulkan yang menghitung itu KPU ditambah partai, biar hasilnya fair,” ujar dia.
Lebih lanjut, Amien mengatakan, sudah saatnya sistem pemilihan di Indonesia dilakukan dengan mencontoh negara maju. Saat ini, lanjut dia, banyak ahli IT di tanah air yang sedang mengembangkan model pemilihan tersebut. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi yang berlatarbelakang dosen, ilmuwan data dan teknokrat.
“Makanya kalau bisa dibuat seperti di negara maju itu. Tidak coblos di kertas, tapi tinggal pencet-pencet. Jadi masuk kotak suara tinggal pencet si A, si B, si C. Untuk gubernur ini, ini, ini. Untuk wakil ini, ini. Kalau bisa, katanya akan menghemat anggaran mungkin sekitar Rp40 triliun,” katanya.
Amien menyampaikan, pelaksanaan pilpres harus digelar dengan ekstra hati-hati. Pasalnya, Presiden terpilih akan memimpin lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam latar belakang.
"Pilpres kita harus hati-hati, karena dia akan menjadi lurahnya Indonesia yang memimpin 270 juta lebih manusia yang beragam agama, etnis, suku bangsa, tradisi budaya dan lainnya," katanya.
Amien melanjutkan, meski gelaran pilpres masih cukup lama, tidak masalah jika mulai dipersiapkan dari sekarang.
"Tapi menurut saya tidak apa-apa (persiapan sekarang). Elite-elite politik sudah memikirkan (Pilpres)," pungkas Amien.
Sumber: merdeka
