WANHEARTNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi ditolaknya Ustaz Abdul Somad masuk ke Singapura beberapa hari lalu.
Menurut Ngabalin, kejadian itu tidak ada korelasinya dengan Pemerintah Indonesia.
Ngabalin menegaskan, penolakan itu merupakan wewenang penuh dari otoritas imigrasi Singapura.
"Jadi gini, banyak orang yang seolah-olah menuntut pemerintah harus bersikap. Padahal urusan UAS, urusan yang terkait langsung antara warga negara dengan negara di mana dia datang (Singapura)," ujar Ngabalin kepada MNC Portal, Rabu (18/5/2022).
"Kenapa orang-orang menuntut supaya pemerintah harus bersikap gimana? Apa korelasinya?" katanya.
Menurut Ngabalin, persoalan tidak bisa masuknya warga negara ke negara yang dituju merupakan wewenang sebagai sebuah negara yang berdaulat.
Negara tersebut dinilai berhak memberikan penilaian terhadap seseorang.
"Ada tokoh ISIS deh umpamanya, tokoh teroris dunia atau ada tokoh yang melakukan kriminal dunia, umpamanya nih maka Indonesia juga punya kewenangan untuk bisa melakukan pelarangan orang itu masuk ke Indonesia," kata Ngabalin.
Diberitakan sebelumnya, penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) beserta rombongannya ditolak masuk ke Singapura pada Senin 16 Mei 2022.
Selain Ustaz Abdul Somad, ada enam orang lainnya yang juga ditolak masuk ke Singapura.
"Ketujuh orang WNI tersebut berinisial ASB, SN, HN, FA, AMA, SQA, SAM," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Noer Saleh melalui keterangan resminya, Selasa (17/5/2022).
Sumber: iNews
