Sebab, kata Hasanuddin, Erick dianggap telah menggunakan BUMN sebagai kendaraan politik.
Dan hal ini dianggap sangat membahayakan, sebab politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan barang milik negara yang dikuasai BUMN.
“Sehingga, tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat menjadi sarana mengejar target politik. Ini berbahaya,” kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/6).
“Ini sudah melampaui batas profesionalisme dan kegiatan diluar jalur ekonomi atau dunia usaha,” kata dia lagi.
Hasanuddin menekankan, harapan Presiden Joko Widodo menempatkan sosok profesional atau dari kalangan pengusaha sebagai Meteri BUMN dipupuskan Erick.
Sebab, kata dia, Erick sudah tidak lagi mengelola BUMN secara entitas bisnis, namun seperti pemerintahan. Dimana ia menjadi kepala pemerintahan di BUMN.
“Ini berbahaya, sebab negara tidak boleh berbisnis, karena itulah dibentuk BUMN agar BUMN dapat menjalankan fungsi profesional sebagai entitas bisnis. Resiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan resiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
