WANHEARTNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Bima Arya mengungkapkan partainya melaksanakan pertemuan internal pada Selasa (14/6/2022).
Dia mengatakan salah satu agendanya membahas kabar PAN yang akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi.
"Katanya begitu siang ini pun ada pertemuan teman-teman lain, karena kami ditugaskan di sini ada kegiatan tetapi ada pertemuan lain membahas hal tertentu," kata Bima Arya kepada wartawan saat acara PAN Mimilih di Kantor DPP PAN, Jakarta Selartan, Selasa (14/6/2022).
Ketika ditanya lebih jauh terkait pertemuan tersebut terkait pembahasan PAN yang mendapat satu kursi menteri, Wali Kota Bogor pun langsung membenarkannya.
"Maksudnya ada pertemuan internal, saya kira membahas itu juga (PAN dapat kursi menteri)," jawab Bima.
Sementara itu berdasarkan kabar yang beredar di kalangan awak media, pada hari ini, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara.
Kemungkinan Zulhas dipanggil ke istana pun semakin mungkin, lantaran saat agenda konferensi pers PAN Memilih 2024 yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, orang nomor satu PAN tersebut tidak hadir. Padahal dalam undangan yang disebar kepada awak media, Zulhas diagendakan hadir dalam agenda tersebut.
Terpisah, Sekjen PAN, Eddy Soeparno ketika dikonfirmasi Suara.com terkait kabar tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini dituliskan.
Sebelumnya berkembang kabar, jika sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu (15/6/2022).
"Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah," tambah Pramono.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun telah menyatakan partai-nya siap bekerja dengan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi bila terjadi reshuffle kabinet.
Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah PAN, karena partai yang dipimpin Zulhas tersebut pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
Kala itu, PAN diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi.
"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," jelas Pramono.
Biasanya Rabu Pon
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendengar perihal adanya kabar bahwa reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu 15 Juni 2022. Jazilul menilai kabar itu bisa saja benar, mengingat Rabu di tanggal itu merupakan Rabu Pon. Hari di mana Presiden Jokowi biasa mengambil dan memutuskan kebijakan penting, termasuk reshuffle.
"Ya terdengar itu dan 15 Juni itu Rabu Pon ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Kendati begitu, Jazilul tidak ingin berandai-andai apalagi memastikan kebenaran kabar yang ia dengar. Ia berujar reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.
"Ya nggak tahu tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah hitungan lagi," kata Jazilul.
Sebelumnya PKB menyoroti sejumlah menteri yang dinilai kerap keluyuran untuk pencitraan. Sorotan itu muncul di tengah isu kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet. Jazilul mengatakan saat ini sulit untuk mencari orang untuk menggantikan menteri untuk benar-benar bisa bertahan dan menangani tugas di tengah kondisi krisis.
Minimal, kata Jazilul, orang tersebut yang nantinya menjadi menteri harus kreatif untuk membantu presiden.
"Minimal kreatif untuk membantu presiden. Malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan sebagian," kata Jazilul.
Jazilul enggan menyebut siapa menteri yang dianggap kerap keluyuran untuk melakukan pencitraan. Ia hanya menyebutkan secara tersirat menteri mana saja yang kemudian dinilai melakukan pencitraan demi menaikkan elektabiltas untuk Pilpres 2024.
"Katanya ada di ATM, ada di objek-objek wisata. Itu gak ada soal sih tapi saya pikir bukan itu dasar untuk reshuffle," kata Jazilul.
Sementara itu perihal isu reshuffle pada 15 Juni mendatang, Jazilul menilai informasi tersebut masih sayup-sayup terdengar. Ia menegaskan PKB menyerahkan sepenuhnya tentang reshuffle kepada Presiden Jokowi
"Tapi kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," katanya.
Sumber: suara
