False Flag, Teori Usang Menghantam Anies
Oleh: Ady Amar
Publik sudah hapal permainan pembusukan model false flag. Suatu operasi menyamarkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada satu peristiwa, namun menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam.
Ini sih masuk black campaign. Dikesankan seolah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, itu milik segolongan saja. Tepatnya golongan Islam. Lebih spesifik lagi, Islam “garis keras”, radikal dan seterusnya. Opini digiring ke arah itu. Menstigma Anies sulit diharap bisa melindungi semua golongan.
Kesan itu tampak dengan dihadirkannya kelompok FPI Reborn. FPI abal-abal. Melakukan pawai arak-arakan mendukung Anies Baswedan untuk presiden 2024. Bagi yang mengenal dakwah FPI, tentu itu bukan kebiasaan dakwahnya. Dukung-mendukung seseorang sampai menggelar pawai segala, itu bukan tabiatnya. Peserta “pawai” tidak satu pun dikenal sebagai orang FPI.
Setelah itu disusul Deklarasi “Anies Sang Presiden Kami” dari eks FPI, HTI, dan napi teroris (napiter). Sekitar 250 orang hadir di Hotel Bidakara, Jakarta. Bagi yang mengenal HTI, tentu terpingkal-pingkal dibuatnya. HTI jelas menolak konsep demokrasi. Maka, mustahil perduli dengan Pilpres segala.
Dalam deklarasi itu dikibarkan bendera tauhid. Dalam video dua menitan yang viral, tampak beberapa orang yang hadir berkeberatan dengan adanya bendera itu. Sedang pihak lain ingin tetap memasangnya. Terjadi perdebatan model settingan, meski mata sampai mecicil seolah ingin menerkam. Berakhir dengan diturunkan bendera itu, tersisa hanya merah putih. Meski bendera tauhid diturunkan, tetap ingin dikesankan pada publik bahwa pendukung Anies itu kelompok “garis keras”. Dan, itu intoleran. Hal paling ditakuti minoritas.
Publik sudah hapal permainan pembusukan model false flag. Suatu operasi menyamarkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada satu peristiwa, namun menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam.
False flag bukan barang baru. Apalagi skenario yang dibangun amatlah lemah. Seperti tanpa diikuti studi mendasar tentang anatomi dakwah, baik FPI maupun HTI. Dilepas begitu saja. Hanya bermodal atribut baju putih-putih dan spanduk FPI. Sedang kemeja koko dan songkok, dikesankan seolah HTI. Kasar benar skenarionya.
Skenario sekenanya ini berharap rakyat mempercayai. Menganggap rakyat bodoh dan mempercayai false flag model sontoloyo. Yang didapat bukannya rakyat mempercayai, justru sebaliknya. Maksud hati men-downgrade Anies, tapi yang didapat sebaliknya. Anies menjadi pihak yang justru mendapat berkah. Meski dibicarakan dengan tidak sebenarnya. Kesan yang timbul justru rasa simpati.
Sukses pergelaran Formula E, sepertinya ingin cepat-cepat diberangus dengan sajian false flag. Bohir pastilah menyiapkan biaya tidak kecil. Apalagi dilakukan berulang dan dalam durasi waktu panjang. Itu sepertinya akan terus dimunculkan dalam berbagai model false flag, guna menjatuhkan Anies Baswedan.
Efektif tidaknya false flag itu dimainkan, waktu yang berbicara. Rasanya sih akan sulit. Bahkan mustahil, jika dibarengi dengan pengungkapan data siapa di balik itu semua. Koordinator demo bayaran, orangnya ya itu-itu juga, nama-nama lama yang belum dapat hidayah. Tetap asyik cari sesuap nasi dengan fitnah segala. Melawan dengan terus membuka jejak digital yang bersangkutan, itu sedikit banyak bisa meyakinkan rakyat, bahwa Anies memang diskenariokan buruk. Dan, itu akan terus sampai 2024.
Tentu tidaklah berharap ada balasan dari mereka yang menjagokan Anies melakukan perbuatan tidak terpuji, misal membalas melakukan false flag pada Ganjar Pranowo. Sampai perlu mengadakan pawai mendukung Ganjar segala, dan itu dari keluarga eks PKI, atau dari kalangan kelompok LGBT, dan lainnya. Tidaklah elok membalas hal buruk dengan keburukan. Tidak perlu sibuk coba membalasnya. Tidak perlu risau, rakyat punya hati dan pikirannya sendiri.
Segala cara akan ditempuh guna menjadikan elektabilitas Anies Baswedan terpuruk. Sampai saat ini sih Anies aman. Sepertinya rakyat bergeming tidak mempercayai cara-cara busuk model false flag. Rakyat sepertinya sudah mampu membaca skenario yang dimainkan. Rakyat menilainya dengan buruk.
(KBA)
