WANHEARTNEWS.COM - Ratusan orang yang tergabung dalam Majelis Sang Presiden baru saja menggelar deklarasi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029 mendatang. Merujuk informasi Jaringan Nasional Mileanies Pusat, nama kelompok itu terbilang baru di jaringan relawan Anies.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut ada indikasi 'black campain' terhadap sosok Anies. Sebab, dalam deklarasi tersebut sempat ada ketegangan lantaran ada empat bendera yang diduga sebagai atribut HTI.
Tidak hanya itu, para peserta yang hadir mengklaim memiliki latar belakang yang beragam. Mulai dari eks narapidana terorisme, eks HTI, hingga eks FPI.
"Saya tidak tahu apakah memang itu sebagai relawan resmi Anies, atau apakah memang bentuk bagian dari black campaign kepada Anies," ucap Ujang dalam sambungan telepon, Rabu (8/7/2022).
Oleh karena itu, lanjut Ujang, menjadi penting melakukan pencarian informasi lebih dalam terkait kelompok Majelis Sang Presiden. Tidak hanya itu, perlu ada pelacakan terkait motif deklarasi terhadap Anies Baswedan tersebut.
"Harus dicari dulu, oleh karena itu ini penting bagi kita semua untuk melihat apakah memang itu relawan resmi Anies yang tercatat, katakanlah dia Anies atau memang sengaja melakukan deklarasi itu untuk black campaign terhadap Anies, itu kan bisa terjadi," jelas Ujang.
Ujang memandang, persoalan ini tidak seserdehana yang dibayangkan. Tentunya, akan ada imbas -- entah positif maupun negatif -- terhadap Anies setelah acara deklarasi berlangsung.
"Oleh karena itu saya melihat, bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang kita lihat akan berimpact atau berdampak kepada Anies sendiri," papar dia.
Jika acara deklarasi yang digelar Majelis Sang Presiden benar-benar sebagai upaya black campain, tentunya hal itu akan merugikan Anies Baswedan. Menurut Ujang, genderang perang menuju kontestasi Pilpres 2024 telah ditabuh.
Merujuk pada latar belakang para peserta yang hadir, Ujang menduga ada semacam desain untuk menarasikan bahwa Anies dekat dengan kelompok 'kanan'. Bisa jadi, nantinya Anies akan dituduh dekat dengan kelompok radikal.
"Tentunya akan berdampak pada Anies. Tentu akan merugikan Anies sendiri karena nanti Anies akan dituduh sebagao capres yang memang berhaluan kanan, yang dituduh radikal," beber Ujang.
Dalam acara deklarasi sempat diwarnai ketegangan lantaran ada empat bendera diduga sebagai atribut HTI di atas panggung. Ujang menilai, ada semacam upaya untuk menurunkan elektabilitas Anies.
"Saya punya keyakinan ini adalah desain untuk mendegradasi atau menurunkan elektabilitas atau popularitas Anies kalau desainnya seperti itu. Karena sudah ada rancangan yang terencana," sebut dia.
Respons Relawan Anies
Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies Pusat, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, relawan Anies Baswedan mencapai 100 kelompok. Sedangkan, Majelis Sang Presiden terbilang sebagai nama baru dan belum terkenal.
"Kami di relawan yang sekarang jumlahnya hampir 100 kelompok relawan belum mengenal mereka yang deklarasi ini," kata Ramli saat dihubungi Suara.com.
Menurut Ramli, deklarasi yang digelar Majelis Sang Presiden cukup aneh. Sebab, acara deklarasi digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan yang notaben sebagai tempat mewah.
"Deklarasi ini sejujurnya agak aneh karena jarang relawan Anies yang bikin acara yang mewah seperti ini, kami mayoritas membuat kegiatan yang sederhana karena memang tak ada yang mendanai kami," ucap Ramli.
Dalam acara deklarasi yang dihelat Majelis Sang Presiden, para peserta berasal dari latar belakang yang berbeda. Mulai dari eks narapidana terorisme, eks HTI, dan eks FPI.
Merespons hal tersebut, Jaringan Nasional Milieanies Pusat tidak bisa berkomentar lebih jauh. Sebab, siapa saja mempunyai hak untuk mendukung Anies Baswedan.
"Yang namanya relawan, tak bisa dilarang, jika sangat merugikan Anies, Anies sama sekali tidak bisa melarang mereka, apa kekuatan Anies untuk melarang mereka memberikan dukungan kepada Anies," beber Ramli.
Sumber: suara
